Memasuki tahun kedua beroperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) plat merah ini mulai melirik sektor agribisnis potensial dengan mengembangkan peternakan bebek petelur dan budidaya ikan lele secara intensif.

Kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, kini disulap menjadi pusat operasional dan pengembangan komoditas ketahanan pangan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan, didampingi Tenaga Ahli, Jimmy Cibro, di Sidikalang, Jumat (22/5/2026).

"Saat ini sudah ada 700 ekor bebek yang sedang kami kembangkan dan 60 ribu ekor ikan lele yang dibudidayakan. Khusus untuk komoditas bebek, sebagian besar saat ini sudah mulai memproduksi telur," ujar Tamrin Pandiangan.

Tamrin menjelaskan bahwa lini usaha baru yang dimulai sejak Februari 2026 ini dikelola secara intensif dan profesional. Pihaknya membidik target jangka panjang yang cukup besar untuk memastikan perusahaan mendapatkan pemasukan rutin yang stabil.

"Target utama kami bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 ekor bebek. Dari kuantitas tersebut, minimal 700 ekor bebek diharapkan bisa bertelur setiap hari sebagai sumber penghasilan harian perusahaan. Sementara untuk komoditas lele, siklus panen dirancang secara berkala per enam bulan sekali," tambahnya.

Untuk modal awal peternakan bebek, Perumda Pembangunan Dairi menggelontorkan dana sebesar Rp200 juta. Secara total, anggaran kedua kegiatan agribisnis ini bersumber dari sisa efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp730 juta.

Sebagai perusahaan yang baru seumur jagung sejak beroperasi tahun 2025 dengan modal awal Rp1 miliar, Perumda Pembangunan Dairi memilih strategi taktis dalam penyediaan lahan, yaitu dengan sistem sewa guna menekan biaya investasi awal.

"Areal BBI Bantun Kerbo, lahan di Kuta Nadeak, serta tanah di Jalan Gereja Sidikalang kami sewa dari instansi terkait, salah satunya Dinas Pertanian. Total biaya kontrak lahan ini sebesar Rp110 juta untuk masa pakai lima tahun. Sedangkan untuk kantor operasional perusahaan, statusnya pinjam pakai dari Bupati," terang Tamrin.

Mengenai rencana pengembangan ke depan, Pemkab Dairi sebenarnya telah mengalokasikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp500 juta pada APBD Tahun Anggaran 2026. Namun, Tamrin mengaku dana tersebut belum dicairkan.

"Anggaran Rp500 juta di APBD 2026 itu belum kami tarik, saat ini posisinya masih dalam tahap pengajuan administrasi. Kami fokus memaksimalkan modal yang ada terlebih dahulu agar bisnis ini berjalan produktif," pungkasnya.

(SSR/RZD)