Berdasarkan data e-LHKPN KPK, laporan periodik yang disampaikan pada 30 Januari 2026 tersebut menunjukkan total harta kekayaan H. Surya sebesar Rp5.537.126.487, naik 18,65 persen dari posisi tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp4.666.859.493.

Peningkatan kekayaan tersebut mencerminkan kepatuhan H. Surya dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai pejabat publik. Transparansi ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Komponen terbesar kekayaan H. Surya masih berasal dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan. Nilai keseluruhan aset properti tersebut mencapai Rp3,66 miliar, meningkat sekitar Rp150 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejumlah aset yang dimiliki antara lain rumah dan tanah di Kabupaten Batu Bara, lahan produktif yang diperoleh dari hasil sendiri, serta properti di Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Kenaikan nilai aset tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang dimiliki.

Sementara itu, pada kategori alat transportasi dan mesin, H. Surya tercatat memiliki sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat dengan total nilai mencapai Rp715,37 juta. Meski mengalami penurunan nilai akibat penyusutan kendaraan, aset transportasi tersebut tetap menjadi bagian penting dari keseluruhan portofolio kekayaannya.

Hal yang paling menonjol dalam laporan tahun 2025 adalah peningkatan signifikan pada kategori kas dan setara kas. Nilainya mencapai Rp1,06 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp324,31 juta. Kenaikan sebesar Rp738,69 juta ini menjadi faktor utama yang mendorong bertambahnya total kekayaan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Selain itu, nilai harta bergerak lainnya juga mengalami kenaikan dari Rp82,50 juta menjadi Rp93,81 juta. Sementara kategori surat berharga dan harta lainnya tercatat nihil. Menariknya, H. Surya juga tidak memiliki catatan utang dalam laporan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, sehingga seluruh aset yang dimiliki menjadi bagian dari total kekayaan bersihnya.

(NAI/NAI)