Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution sebagai simbol dimulainya rehabilitasi 505 unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Madina.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung agenda nasional di sektor perumahan.

Sebanyak 505 unit rumah yang akan direhabilitasi terdiri atas 185 unit penerima tahap pertama, 153 unit tahap kedua, serta tambahan 167 unit penerima. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Saipullah menjelaskan, program BSPS merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan yang diberikan berbentuk stimulan untuk pembelian bahan bangunan dan didukung pendampingan teknis selama proses pembangunan atau rehabilitasi.

Pelaksanaannya mengedepankan prinsip swadaya, yakni penerima manfaat turut berpartisipasi dalam pembangunan, baik melalui tenaga, biaya tambahan, maupun bentuk gotong royong sesuai kemampuan.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, calon penerima BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya merupakan warga negara Indonesia, termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki atau menguasai rumah dengan kondisi tidak layak huni, menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal utama, memiliki atau menguasai tanah secara sah, serta belum pernah menerima bantuan perumahan sejenis dari pemerintah.

Selain itu, penerima juga harus bersedia berswadaya dan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Menurut Saipullah, program tersebut terbagi ke dalam dua skema. Sebanyak dua juta rumah dialokasikan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui bantuan stimulan pembelian material bangunan, sedangkan satu juta rumah lainnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan oleh pihak swasta.

"Pemerintah pusat membuat kebijakan pembangunan tiga juta rumah. Sebanyak dua juta untuk bedah rumah, pemerintah memberikan bantuan untuk belanja bahan-bahan yang dibutuhkan. Satu juta rumah lagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun pihak swasta," kata Saipullah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah menyetujui usulan bantuan rehabilitasi rumah di Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan sekitar 5.000 unit rumah untuk mendapatkan program BSPS secara bertahap.

Realisasi tahun ini, kata dia, menjadi langkah awal dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap jumlah penerima bantuan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

"Alhamdulillah, tahun ini disetujui 505 rumah. Tahun depan ada 700 rumah lagi di Madina yang akan mendapat bantuan bedah rumah. Semoga selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, usulan 5.000 rumah tersebut dapat terwujud," ujarnya.

Saipullah juga mengingatkan para keluarga penerima manfaat agar menjaga dan merawat rumah yang telah direhabilitasi sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Menurut dia, rumah yang layak huni bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan lingkungan.

"Dengan adanya bantuan rehab rumah ini, masyarakat mendapat hunian yang layak. Kualitas hidup membaik dan dengan lingkungan yang baik tentu kehidupannya menjadi lebih sehat. Maka rawatlah rumah yang ditempati," katanya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pelaksanaan BSPS dipandang tidak semata sebagai pembangunan fisik rumah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyediaan hunian yang lebih layak, pemerintah berharap kualitas hidup warga meningkat sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga di daerah. (RES)

(WITA)