Hal itu ditegaskan Direktur Indonesian Parliament Watch (IParWa) Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Rabu (22/7/2026) melalui telepon di Medan menanggapi sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution dan para OPD di jajaran Pemprov Sumut meninggalkan sidang paripurna dewan dalam mengambil keputusan bersama pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.

"Tindakan Bobby Nasution yang meninggalkan ruang rapat paripurna tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan sidang merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga DPRD Sumut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus representasi masyarakat Sumut," tandas Sutrisno.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan sejumlah kejadian sebelumnya yang dinilai menunjukkan sikap emosional gubernur terhadap kritik maupun dinamika politik, baik sewaktu menjabat jadi Wali Kota Medan maupun gubernur saat ini.

Dalam rapat paripurna tersebut, tambah Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) ini, interupsi sejumlah anggota DPRD Sumut mengenai persoalan kuorum disebut memiliki dasar hukum yang jelas.

"Dalam Peraturan DPRD Sumut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib, Pasal 117 ayat (1) huruf b, yang mengatur bahwa rapat paripurna untuk menetapkan Perda maupun APBD harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPRD," katanya sembari menambahkan, dalam ayat (2) menegaskan bahwa kuorum dibuktikan berdasarkan kehadiran fisik dan/atau tanda tangan daftar hadir.

Berkaitan dengan itu, kata Sutrisno, semestinya Gubernur menghormati proses yang sedang berlangsung dan memberikan kesempatan kepada DPRD menyelesaikan mekanisme internalnya, bukan memilih meninggalkan ruang sidang bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sutrisno bahkan menilai langkah tersebut patut disertai permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota dewan serta masyarakat Sumut, karena dianggap mencederai hubungan antarlembaga pemerintahan.

Lebih jauh, Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) ini menambahkan, peristiwa itu dipandang bukan sekadar insiden prosedural, melainkan dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan komunikasi politik antara Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut.

"Tidak tercapainya kuorum dalam rapat paripurna mencerminkan dinamika politik yang perlu menjadi perhatian serius, sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan DPRD Sumut dalam menjaga soliditas internal lembaga, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah demi memastikan agenda pemerintahan tetap berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," katanya.