Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Ir Hj Anita Lubis M.IP pada, Kamis (27/8/2026) saat menyampaikan pendapat umum terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026.

Menurut Anita, persoalan infrastruktur jalan dan jembatan pascabencana dan wilayah terdampak bencana, seperti di Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Sibolga dan Tapanuli Selatan harus menjadi fokus utama untuk dilaksanakan pembangunannya. Sebab, kerusakan infrastruktur pascabencana banyak mengalami kerusakan. Selain kerusakan infrastruktur, ada juga pencegahan.

"Kami mengingatkan, tambahan transfer pendapatan dari Pemerintah Pusat harus diturunkan menjadi program pembangunan, pencegahan bencana banjir dan pemulihan status ekonomi di masyarakat korban bencana," katanya.

Politis perempuan asal Sumut ini juga mengingatkan, infrastruktur sangat penting dilakukan percepatan pembangunan, karena percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat saat ini terus bergerak. Sehingga, kami meminta program pemerintah daerah untuk benar memetakan pembangunan infrastruktur. Terkhusus di wilayah terdampak bencana banjir.

Selanjutnya, Anita yang merupakan politisi asal Daerah Pemilihan Deli Serdang menegaskan, perhatian selanjutnya pada bidang pendidikan, karena pada kondisinya selain fasilitas masih terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan sekolah di jauh dari perkotaan. Sudah seharusnya, Dinas Pendidikan memberikan fasilitas setara kepada seluruh sekolah. Karena, kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan.

Dia juga menyoroti tentang angka anak tidak sekolah di Sumut yang masih relatif tinggi, yakni mencapai angka 255 ribu lebih.

"Angka ini harus menjadi perhatian penting, sebab secara kondisinya ada 20 persen anak-anak tidak bersekolah diakibatkan ketidakmampuan secara ekonomi, maka sudah seharusnya ada solusi dari program di P APBD 2026," katanya. "Kami meminta harus ada pemetaan terhadap penanganan anak tidak sekolah, dan beasiswa yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Anita juga menyoroti tentang manajemen kesehatan di Sumut, di tengah kenaikan anggaran yang siginifikan pada P APBD 2026, jangan hanya fokus terhadap program kesehatan gratis, melainkan harus ada penataan penyebaran dokter spesialis ke daerah-daerah.

"Kesediaan tenaga medis menjadi kunci berhasilnya program berobat gratis di Sumut. Maka Dinas kesehatan harus melihat masalah penyebaran dokter spesialis menjadi persoalan serius di Sumut," katanya.

Lebih lanjut, persoalan harga-harga sembako dan terjadinya inflasi tinggi di Sumut, Gubernur harus menuntaskan permasalahan angka inflasi ini dengan stakeholder lainnya di Sumut. (*)