Terlebih di setiap musim tanam padi, kelangkaan pupuk subsidi seperti pupuk Urea, ZA, NPK Ponska dan jenis lainnya sulit diperoleh para petani.

Seperti halnya Ruslan, petani asal Lubuk Barumun ini mengaku betapa sulitnya memperoleh pupuk Urea subsidi.

" Sulit didapatkan, kita tanya kios kios yang biasa jual pupuk tak ada apalagi urea " keluh Ruslan.

Ruslan mengaku, akibat sulitnya memperoleh pupuk subsidi, sebagian petani terpaksa membeli pupuk non subsidi tapi harganya sangat mahal tidak bisa dibeli petani.

" Berapalah kalau macam kita ini petani kecil yang mampu beli pupuk non subsidi kareva harganya mahal," katanya

Senada dengan itu, Rifai petani asal Barumun Selatan ini juga mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Ia mengaku merasa heran kenapa pupuk subsidi bisa menghilang. Apakah karena ada kios atau pengecer yang bermain atau bagaimana.

" Nyatanya gak pupuk subsidi, jadi kita bingung jadinya," kata Rifai

Terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi tersebut, Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Padanglawas Darman Hasibuan mengatakan akan menjadi atensinya.

Ia berjanji akan segera mengundang pihak terkait termasuk pemilik kios atau UD yang telah dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan pupuk kepada para petani melalui kelompok kelompok tani.

Begitu juga para penyuluh pertanian sebagai ujung tombak yang berhadapan dengan para petani. Menurut Darman para penyuluh harus bekerja dengan sungguh sungguh untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan tepat sasaran.

" Saya kan baru menjabat di Dinas Pertanian ini, masih terus beradaptasi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan dinas Pertanian," kata Darman Hasibuan Kamis (30/7/2027).

Namun begitu kata Darman, persoalan persoalan yang menjadi keluhan para petani yang menjadi wewenang Dinas Pertanian termasuk masalah pupuk subsidi menjadi perhatian serius baginya.

Menurut Darman Hasibuan, banyak hal yang harus diperhatikan terkait persoalan pupuk subsidi. Mulai dari distribusi, pendataan ulang RDKK, pengawalan alur penyaluran ke tingkat distributor hingga memastikan para petani sebagai penerima pupuk subsidi.

Begitu juga penyesuaian tahun anggaran, jadwal tanam serentak yang dapat memicu lonjakan permintaan, atau petani yang belum terdaftar secara resmi melalui kelompok tani.

Selain itu kata Darman Hasibuan, faktor kelangkaan bisa terjadi karena keterlambatan distribusi. Kemudian jadwal tanam bersamaan membuat kebututuhan mendadak petani secara serentak pada musim pemupukan.

" Bisa juga akibat kendala administratif, dimana petani belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK)," ungkapnya.

Selain itu yang terpenting lagi menurut Darman adalah melakukan koordinasi intensif, dalam memantau alur penyaluran pupuk bersama pihak produsen dan distributor resmi.

Kemudian verifikasi data dengan memastikan penebusan pupuk tepat sasaran sesuai alokasi dan aturan pemerintah.

"Untuk itu soal kelangkaan pupuk subsidi ini segera kita urai untuk melihat titik penyebab terjadinya kelangkaan," tegas Darman Hasibuan

(ATS/NAI)