Andar Amin Harahap dan KPU Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026

Andar Amin Harahap dan KPU Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026
Andar Amin Harahap dan KPU Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026 (HIH)

Analisadaily.Com, P.Sidimpuan - Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, bekerja sama dengan KPU Kota Padangsidimpuan menggelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Aula Hotel Mega Permata, Kota Padangsidimpuan, Selasa (4/8).

Dalam sambutannya, Andar Amin Harahap mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda reses untuk menyerap aspirasi dan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia mengapresiasi KPU Kota Padangsidimpuan yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, pendidikan pemilih perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pemilu di masa mendatang semakin baik dan berkualitas.

Diharapkannya, peserta yang mengikuti sosialisasi dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat.

“Kami berharap peserta yang hadir dapat menjadi duta informasi dan turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan, Tagor Dumora, mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan tiga program prioritas KPU RI, yakni pemutakhiran data pemilih, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta pendidikan pemilih.

"Semoga kegiatan ini dapat memberi pendalaman pemahaman terkait pemilu kepada seluruh peserta yang beraaala dari berbagai kalangan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua LKPPM UIN Syahada Padangsidimpuan, Dr Syukri Pulungan, tampil sebagai narasumber dengan materi bertajuk Cetak Biru Infrastruktur Kewargaan: Transformasi Pendidikan Pemilih Menuju Demokrasi Konstitusional.

Dalam paparannya, Syukri menegaskan bahwa pendidikan pemilih merupakan investasi permanen dalam penegakan konstitusi dan penguatan demokrasi.

Menurutnya, pendidikan pemilih tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran politik masyarakat secara substantif.

Ia juga memaparkan tentang fenomena “ilusi angka kehadiran”, yakni perbedaan antara partisipasi pemilih yang hanya diukur secara kuantitatif dengan partisipasi yang benar-benar mencerminkan kualitas keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

Selain itu, Syukri juga menilai Konstekstualisasi budaya dalihan natolu bisa dijadikan sebagai etika demokrasi.

Kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait penguatan demokrasi serta pendidikan pemilih berkelanjutan.

(HIH/BR)

Baca Juga

Rekomendasi