Pasalnya, proyek miliaran rupiah ini dinilai bermasalah mulai dari aspek teknis pengerjaan di lapangan hingga ketiadaan kejelasan sumber air untuk mengairi lahan.

Persoalan ini pertama kali mencuat ke publik saat sosialisasi program yang digelar di Aula Kantor Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin.

Dalam forum tersebut, para petani langsung mencecar pihak terkait mengenai kepastian sumber air guna mengairi areal sawah yang baru dicetak.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek bertajuk Konstruksi Cetak Sawah Kecamatan Tanjung Beringin ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan).

Proyek dengan nilai kontrak fantastis sebesar Rp3.404.971.931,- tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT BEU Rahim Brothers serta konsultan pengawas CV Ingrance Consultan.

Meskipun pihak pelaksana menyatakan pekerjaan fisik telah rampung, hasil peninjauan di lapangan justru menemukan sejumlah kejanggalan kasat mata.

Sejumlah petani menduga pengerjaan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti pengerukan sedimen yang dinilai terlalu dangkal sehingga berisiko membuat lahan tidak optimal saat ditanami.

Mamak Tinus Br. Nainggolan (56), penggarap lahan seluas satu hektare di Dusun I Desa Tebing Tinggi, secara terbuka meminta agar hasil kerja kontraktor segera dievaluasi ulang.

"Pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor dinilai belum sesuai SOP dan perlu dievaluasi kembali, ditambah lagi dengan sumber air untuk mengairi areal sawah ini juga belum jelas," keluhnya kepada wartawan, Kamis (13/8).

Senada dengan itu, Rudi Naibaho, petani di Dusun VI Pematang Panjang Desa Tebing Tinggi, juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh. Menurutnya, keberadaan infrastruktur cetak sawah akan sia-sia jika tidak didukung oleh pasokan air yang memadai.

"Perlu dievaluasi kembali lahan yang sudah dikerjakan karena sumber air untuk mengairi areal sawah juga belum jelas," tegas Rudi melalui pesan singkat.

Menanggapi polemik yang meresahkan para petani ini, Anggota DPRD Sergai dari Fraksi Gerindra, Hengky Sirait, langsung mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi bersama Kepala Dinas Pertanian Sergai, Dedi Iskandar.

Hengky meminta penjelasan komprehensif mengenai kesiapan teknis serta keberlanjutan program agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya sudah koordinasikan dengan Dinas Pertanian," ujar Hengky saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Sergai, Sei Rampah.

Kepada Hengky, Kadis Pertanian Dedi Iskandar mengklaim bahwa sebagian areal cetak sawah sebenarnya telah memiliki sumber air.

Sumber air tersebut nantinya akan diperkuat dan dipermanenkan melalui program Badan Pengelolaan Lahan Irigasi Pertanian (BPLIP), yang kemudian dilanjutkan dengan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).

"Sebagian sudah terdapat sumber air di sana. Tinggal digiatkan untuk dipermanenkan melalui program BPLIP, selanjutnya RJIT, karena pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi bagian yang akan mendukung program cetak sawah tersebut," jelas Hengky menirukan keterangan Kadis Pertanian.

Selain itu, Hengky juga mendesak Dinas Pertanian melalui bidang penyuluhan untuk lebih masif melakukan sosialisasi kepada petani.

Di sisi lain, pihak Dinas Pertanian mengakui sosialisasi sejauh ini telah berjalan, namun mengakui adanya tantangan tersendiri dalam mengajak petani untuk aktif berpartisipasi secara maksimal dalam program tersebut.

(BAH/RZD)