Melalui rilis pers yang diterima pada Rabu (16/9/2026), ia mengingatkan bahwa meskipun menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi dalam kehidupan demokrasi, potensi aksi tersebut harus disikapi secara bijak oleh seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, masyarakat, khususnya para pemuda, mahasiswa, pelajar, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan, harus berpikir jernih sebelum bertindak serta tidak mudah percaya pada pesan berantai atau video yang belum tentu kebenarannya. Ia menegaskan agar publik tidak serta-merta turun ke jalan demi ajakan yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya.

"Kalau ada persoalan bangsa, mari kita kritisi. Kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, mari kita sampaikan aspirasi. Kalau ada ketidakadilan, mari kita perjuangkan melalui jalur konstitusional," ujar TS Hamonangan.

Ia juga mengingatkan agar amarah terhadap suatu persoalan tidak berubah menjadi kebencian terhadap bangsa sendiri. Perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah dinilai sangat wajar dalam iklim demokrasi, tetapi hal tersebut tidak boleh sampai merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban masyarakat, melakukan kekerasan, atau memberikan ruang kepada pihak yang ingin menunggangi keresahan publik. NKRI dinilai terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi provokasi sesaat.

"Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kita menjadi musuh satu sama lain. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan membenci Indonesia," tegasnya.

Menutup imbauannya, TS Hamonangan mengajak seluruh anak bangsa untuk menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok. Cinta tanah air sejati diwujudkan dengan berani memperbaiki bangsa tanpa harus menghancurkan rumah sendiri, serta membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi.

"Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah diadu domba. Jangan biarkan persatuan kita dirusak oleh informasi yang tidak terverifikasi. Mari kita rawat Indonesia dengan akal sehat, hati yang tenang, dan semangat persaudaraan," pungkasnya.

(KAH/RZD)