Anggota Komisi X DPR RI, Dr Sofyan Tan, mengatakan negara sebenarnya memiliki kemampuan fiskal untuk memperluas akses pendidikan. Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang kini mencapai sekitar Rp820 triliun, menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS.

“Kalau berbicara tentang pendanaan, kita berbicara tentang anggaran. Anggaran pendidikan kita 20 persen dan hari ini sudah mencapai Rp820 triliun,” kata Sofyan Tan usai membuka Bimbingan Teknis Budidaya Cabai bekerja sama dengan BRIN dan DPR RI di Universitas Satya Terra Bineka, Sabtu (26/9/2026). Ia menyebut kebutuhan pendidikan gratis di sekolah negeri sekitar Rp36 triliun, sedangkan untuk perguruan tinggi negeri sekitar Rp93 triliun.

Menurut Politisi senior PDIP ini, persoalannya bukan semata-mata negara tidak memiliki uang, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mengingatkan agar anggaran pendidikan tidak kehilangan fokus karena digunakan untuk berbagai program lain. “Jangan menggunakan dana pendidikan untuk MBG. Itu sudah mengambil sekitar Rp240 triliun dari Rp820 triliun,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan besarnya tantangan yang dihadapi lulusan SMA, SMK dan sederajat. Setiap tahun terdapat sekitar 4,6 juta lulusan, sedangkan daya tampung PTN hanya sekitar 656 ribu mahasiswa. PTS memiliki daya tampung sekitar 850 ribu dan Universitas Terbuka sekitar 250 ribu, sehingga totalnya sekitar 1,7 juta. Artinya, masih terdapat sekitar 2,9 juta lulusan yang belum memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi.

“Berarti ada sekitar 2,9 juta anak kita yang tidak kuliah. Mereka berhenti di SMA karena tidak tertangkap oleh kapasitas perguruan tinggi yang tersedia,” katanya. Kondisi tersebut, menurut Sofyan Tan, menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tinggi tidak mungkin diselesaikan hanya dengan memperbesar kapasitas PTN. PTS harus ditempatkan sebagai bagian penting dari solusi nasional untuk memperluas akses pendidikan.

Pejuang Pendidikan ini kemudian mengingatkan amanat Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya tidak membedakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat hanya berdasarkan tempat mereka kuliah, apakah di PTN atau PTS. Prinsip tersebut juga sejalan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia menilai kebijakan pendidikan gratis perlu benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kesempatan masuk PTN masih banyak dinikmati keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, antara lain karena mampu menyediakan fasilitas pendidikan dan bimbingan belajar untuk mempersiapkan anak menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. “Jangan meninggalkan swasta. Kalau orang yang mampu membayar sendiri justru menikmati pendidikan gratis, sedangkan orang miskin dipersilakan mencari biaya untuk kuliah di swasta, di mana keadilannya?” tegasnya.

Persoalan lain yang disoroti Sofyan Tan adalah ketimpangan dukungan operasional antara PTN dan PTS. Ia menyebut bantuan operasional untuk PTN mencapai sekitar Rp7,6 triliun setiap tahun, sementara dukungan pemerintah bagi PTS sekitar Rp200 miliar. Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu dikurangi karena PTS memiliki peran besar menampung mahasiswa yang tidak tertampung di PTN.

Karena itu, dia menawarkan penguatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada mahasiswa PTN. Jika bantuan bagi satu juta mahasiswa membutuhkan sekitar Rp16,6 triliun, menurutnya jumlah penerima dapat ditingkatkan menjadi dua juta mahasiswa dengan kebutuhan sekitar Rp33,2 triliun. Anggaran tersebut dapat digunakan membantu mahasiswa kurang mampu kuliah di PTS maupun PTN, sehingga pendidikan tinggi benar-benar menjadi jalan keluar bagi keluarga miskin untuk memperbaiki masa depan.

Sofyan Tan menanbahkan, pendidikan gratis bukan sekadar persoalan menghapus biaya kuliah, tetapi bagaimana negara memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga kurang mampu. PTN dan PTS harus dipandang sebagai bagian dari satu ekosistem pendidikan nasional. “Tambahkan sekitar Rp33 triliun untuk swasta sehingga anak-anak miskin bisa kuliah. Pada titik itu baru kita sebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sofyan Tan membuka Bimtek Pengolahan dan Budidaya Cabai di Kota Medan. Bimtek dilakukan Anggota DPR RI Komisi 10 Dr Sofyan Tan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan menghadirkan narasumber peneliti BRIN Gina Aliya Sopha diikuti perwakilan organisasi, petani dan mahasiswa.