Ilustrasi (Internet)
Analisadaily.com, Jakarta – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menilai wacana pelarangan total untuk vape perlu dipertimbangkan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Hal ini demi menghadirkan regulasi yang dapat menjawab masalah penyalahgunaan vape dengan tepat dan tetap mendukung keberlangsungan industri rokok elektronik legal nasional. Sebabnya, kasus penyalahgunaan vape ilegal terkait narkoba oleh oknum tidak bertanggung jawab perlu penanggulangan serius.
Di sisi lain, industri legal perlu dilindungi, mengingat pelarangan akan menyebabkan dampak ekonomi yang masif, terutama perihal tenaga kerja yang terancam jadi pengangguran.
Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menegaskan perumusan regulasi terkait rokok elektronik atau vape perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan industri, serta nasib para pekerja industri tersebut. Menurut dia, perubahan kebijakan harus tetap diarahkan untuk melindungi kepentingan publik tanpa memutus kegiatan ekonomi.
Andi Amar menjelaskan, pengaturan penggunaan vape tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan pemerintah atau penegakan hukum. Dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar regulasi yang disusun mampu menjawab persoalan secara menyeluruh.
Ia mendorong keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat, praktisi, asosiasi, hingga pelaku usaha yang memahami perkembangan industri rokok elektronik. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan serta perkembangan industri.
“Nah, maka dari itu, kita mau masukan, diskusi secara sehat bersama teman-teman dari BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama masyarakat, stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini,” ujarnya, dikutip Selasa (17/11/2026).
Andi Amar juga membuka ruang dialog bersama pelaku usaha industri vape nasional dan praktisi. Ia berpendapat, pelaku usaha memiliki pengetahuan terkait produk, distribusi, serta perkembangan teknologi perangkat vape sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan secara lebih akurat termasuk membedakan produk vape legal dengan produk vape ilegal yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika.
“Kami mau mendengar dari praktisi, langsung saja,” ujarnya.
Senada dengan Andi Amar, pada kesempatan yang berbeda anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal, menekankan pelarangan total vape tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat satu sudut pandang.
“Kita perlu mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta efektivitas pengawasan pemerintah,” ujar Rizki.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara pihak yang mendorong pelarangan total dan yang menilai regulasi lebih ketat lebih diperlukan justru patut ditempatkan sebagai bahan diskusi untuk merumuskan kebijakan. Fokus akhirnya adalah memastikan perlindungan generasi muda dan kesehatan publik berjalan bersama kepastian hukum, pengawasan yang efektif, serta tanggung jawab sosial dunia usaha.
“Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik. Kita ingin Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, masyarakat yang terlindungi, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta dunia usaha yang berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesehatan publik,” tegasnya.
Skala kontribusi ekonomi dan luasnya mata rantai usaha yang terkait dengan industri ini merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Jika memperhitungkan anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja tersebut, keberadaan industri Rokok Elektronik diperkirakan berkontribusi terhadap penghidupan bagi tidak kurang sejumlah 1 juta masyarakat Indonesia.
Keresahan mengenai dampak terhadap tenaga kerja ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi, dalam Konferensi Pers baru-baru ini. Ia mengatakan, industri REL memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan pekerja dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, retail, hingga layanan pendukung. Karena itu, tekanan terhadap industri secara langsung berdampak besar kepada penghidupan pekerja dan keluarganya.
“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar.
(RZD)