Mengingat, lanjut Ibrahim menjelaskan, dari tahun 2011 sampai hari ini kepala daerah terus terjerat kasus korupsi. Tercatat, ada 13 pimpinan daerah yang tersandung masalah korupsi.

Bagi SAHdaR hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat sipil, terutama di Sumatera Utara. Ia menyebutkan, apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini?

"Apakah tidak ada suatu rencana atau strategi yang dibangun bersama untuk penanganan korupsi. Kita melihat hanya ada pembiaran dari pemerintah provinsi Sumatera Utara. Itu artinya pemerintah sendiri tidak punya sikap kuat untuk melakukan pencegahan," kata Ibrahim, Selasa (10/12).

"Wujud tersebut dapat kita lihat dari susahnya mengakses informasi tentang anggaran belanja daerah tingkat satu atau tingkat dua di Sumatera Utara. Nah inilah akhirnya, beberapa kepala dinas tersandung korupsi, dan terakhir ini adalah Wali Kota Medan. Sudah tiga kali tersandung korupsi," tambahnya.

Ia berharap ke depan pemerintah dalam menjalankan program-program anti korupsi harus melibatkan masyarakat Sumatera Utara.

"Pemerintah harus menyentuh dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen-agen anti korupsi dan terus memantau jalannya pemerintahan. Saya harap, masyarakat tidak hanya sebagai subjek, tapi juga sebagai objek yang terlibat dalam pencegahan korupsi," ujarnya saat ditemui di sele-sela aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dan Hari Anti Korupsi di titik nol Kota Medan.

(CSP/EAL)