Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan adanya pemusnahan babi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Langkah tersebut dinilai bisa berpotensi menghilangkan budaya.

"Kalau babi dimusnahkan, berarti pemerintah menghilangkan budaya kami. Karena babi bagian penting dari budaya kami," ucap salah seorang orator dari atas mobil komando.

Berdasarkan pantauan Analisadaily.com, pengunjuk rasa juga membawa berbagai atribut, seperti spanduk yang berisi beragam tulisan.

'Ternak Dilindungi Bukan Dimusnahkan'

'Tolak Isolasi Area Babi'

'Tolak Restocking Area di Nias'

"Oleh karena itu kami menolak adanya pemusnahan babi, save babi," teriak massa aksi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap menegaskan, Pemprov Sumatera Utara tidak pernah berencana melakukan pemusnahan massal ternak babi, setelah virus African Swine Fever (ASF) mewabah.

Menurut Azhar, stamping out bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Stamping out boleh dilakukan bila hewan ternak terjangkit penyakit zoonosis, sedangkan ASF tidak tergolong zoonosis.

"Tidak ada pernyataan Gubernur Sumut berencana melakukan pemusnahan babi atau stamping out, itu hanya omongan orang tidak bertanggungjawab dan membuat masyarakat Sumut resah.

“Di Indonesia, stamping out sendiri bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012, kecuali hewan yang terjangkit penyakit zoonosis (berbahaya bagi manusia), itu harus segera diputus penyebaran virusnya," tegas Azhar beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini menurut keterangan Azhar Harahap tercatat babi yang mati baru mencapai sekitar 39 ribu ekor dari populasi 1.229.741 ekor. Menurutnya, Pemprov Sumut cukup berhasil menekan laju penyebarab virus ASF setelah terdeteksi ada babi yang terinfeksi pada bulan September.

"Populasi babi di Sumut sekitar 1.229.741 ekor dan sampai saat ini dari hitungan saya ada sekitar 302 ekor yang mati per hari, padahal di awal munculnya virus ini kematian babi sekitar 1.000 ekor per hari," ucap Azhar.

(JW/CSP)