Dikarenakan beberapa daerah menerapkan PSBB dan sejumlah perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, kondisi perekonomian masyarakat secara umum merosot tajam.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengucurkan dana dengan berbagai program bantuan demi membantu ekonomi warga yang terdampak selama pandemi berlangsung.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis mengatakan, Pemprov Sumut menganggarkan Rp297.320.850.000 untuk bantuan bahan pokok kepada masyarakat.

Dana itu bersumber dari refocusing anggaran penanganan Covid-19 Sumut tahap I sebesar Rp502,1 miliar.

Menurut Wasekjen Badko HMI Sumut, Taufik Kurniawan, untuk Kabupaten Labuhanbatu bantuan ini sudah diserahkan secara tunai oleh Bank Sumut kepada BPBD Labuhanbatu selaku Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan total anggaran Rp4,9 miliar.

Namun Taufik menilai kinerja BPBD Kabupaten Labuhanbatu sangat lamban sehingga bantuan tersebut belum tersalurkan hingga kini.

Menurutnya hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan dari DPRD Labuhanbatu.

"DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat harus reaktif dalam menyikapi persoalan yang diderita setiap masyarakat. Jangan karena pandemi terus seenaknya saja berdiam diri tanpa melakukan kerja-kerja kemanusiaan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab mereka," kata Taufik dalam rilis diterima Analisadaily.com, Rabu (20/5).

"Padahal sekaranglah waktu yang tepat untuk penyalurannya karena masyarakat butuh asupan untuk menyambut lebaran. Percayalah kalian dipilih rakyat dan digaji oleh rakyat, maka dari itu amanah rakyat harus dijalankan sebaik-baiknya," sambung Taufik yang merupakan putra asal Labuhanbatu.

Sementara Anggota DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, menjelaskan bahwa bantuan sosial dari Pemprov Sumut sudah disalurkan di Labuhanbatu Utara.

"Labusel hari ini, namun Labuhanbatu justru belum berkabar kapan akan disalurkan ke warga," sebutnya.

"Kita akan terus kawal penyaluran JPS ini dan berharap semoga terealisasi sebelum lebaran," tegas anggota dewan dapil Labuhanbatu Raya tersebut.

Taufik berharap Forkopimda khususnya Kapolres dan Bupati Labuhanbatu aktif melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan ini, mulai dari jumlah dana, kuantitas bantuan sampai ke penyaluran yang tepat sasaran.

(EAL)