Kedatangan mereka menuntut pemerataan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan paket sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Puluhan massa yang didominasi ibu rumah tangga (IRT) itu mengaku tak pernah tersentuh bantuan apapun. Sebab itu mereka menuntut agar bantuan diberikan secara merata dan tepat sasaran.

Sri Rahayu ( 46), warga Dusun II, Desa Mangga Dua mengaku datang ke kantor desa membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP karena tidak pernah menerima bantuan selama pandemi Covid-19. Padahal suaminya hanya seorang buruh harian.

"Dulu pernah ada bantuan beras Bulog, tapi sekarang tak dapat lagi. Saya mempunyai empat orang anak, jadi kami juga membutuhkan bantuan itu dan berharap kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa agar jangan pilih kasih dalam menyalurkan bantuan karena kami pun terdampak Covid-19. Mohon pak bupati agar perhatikan kami, saya pun tak punya sawah jadi adillah sama kami," tuntutnya.

Senada dengan itu, Lusiana (32) mengatakan tidak pernah menerima bantuan apapun sehingga ia menilai bantuan yang disalurkan di Desa Mangga Dua tidak tepat sasaran.

"Kalau bisa adil dan bantuan itu merata, apalagi di tengah wabah Covid-19" ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Mangga Dua, Budi Santoso menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendataan dan ada 255 KK penerima BST dan 112 KK penerima BLT.

"Namun bagi masyarakat yang memang belum terdata secara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kita akan upayakan," kata Budi, Sabtu (23/5).

"Saat ini masih dilakukan perbaikan data agar tidak terjadi tumpang tindih," sambungnya.

Menurut Budi, hari ini pihaknya juga berencana melakukan penyaluran paket sembako dari Pemerintah Provinsi Sumut kepada 549 KK.

"BST sudah kita salurkan, kalau BLT belum. Di sini masyarakat inginkan bantuan itu dalam bentuk uang tunai namun sudah kita jelaskan," ujarnya.

Terkait pendataan, Budi menjelaskan bahwa DTKS Desa Mangga Dua sudah diperbaharui melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generatin (SIKS-NG).

"Saya mulai menjabat pada bulan April lalu, jadi masih ada juga data lama. Sedangkan data di tahun 2020 ada penambahan namun yang keluar tidak sesuai apa yang kami ajukan, tapi desa kita juga termasuk yang banyak penerima bantuan," tukasnya.

(MZ/EAL)