Massa Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) Sumatera Utara, saat berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Kamis (9/7). (Analisadaily/Kali A Harahap)
Analisadaily.com, Lubuk Pakam - Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) Sumatera Utara, berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Kantor Dinas Pendidikan Pemkab Deli Serdang, Kamis (9/7).
Dalam orasinya, AMPK Sumut meminta Kajari Deli Serdang, mengusut tuntas dana bantuan Covid-19 terhadap seluruh Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Deli Serdang.
Karena diduga ada penyelewengan anggaran. Massa menuding, Badan Pusat Statistik (BPS) Deli Serdang, lalai menyajikan data sehingga banyak masyarakat miskin tidak terdata.
Selain itu, massa menuding oknum Kepala Desa melakukan penyimpangan penyaluran dana BLT yang dipotong dari dana ADD. Usut tuntas penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BTS).
Meminta agar komite sekolah dibubarkan. Usut tindakan KKN yang ada di sekolah seperti penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2020-2021 dan dana BOS.
“Selain itu, gratiskan seragam dan atribut sekolah, sejahterakan guru-guru honor hingga ke pelosok dan usut pengadaan kantin di sekolah,” kata massa.
Kasi Intel Kejari Deli Serdang, Ricardo Marpaung mengatakan, menerima aspirasi masyarakat AMPK Sumut.
“Diharapkan tuntutan itu dibuat dalam laporan yang dilampirkan dengan alat bukti,” kata Ricardo.
(KAH/CSP)
