Sikap itu dilakukan karena pedagang menolak sistem sewa kios yang disosialisasikan Edward bersama timnya. Sebab tarif sewa dianggap terlalu mahal, yakni hampir Rp3 juta per tahun untuk kios ukuran 3x3 meter.

Pedagang selanjutnya berjalan kaki ke Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Kehadiran mereka diterima Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang, Asisten Pemerintahan dan Kepala Dinas Satpol PP Eddy Banurea.

Juru bicara pedagang, Chandra Simanjuntak menegaskan, pihaknya menolak sistem sewa karena sebelumnya biaya pembangunan kios telah dibayar secara kredit ke Bank Sumut.

"Pedagang juga tidak mau gratis. Wajib membayar retribusi berupa uang kebersihan dan lainnya. Kami mengusul Rp30 ribu per bulan," kata Chandra.

Menurutnya situasi perekonomian saat ini sangat sulit. Banyak pedagang yang sering tidak 'buka dasar' alias dagangannya tidak laku.

"Presiden Joko Widodo memberi berbagai kemudahan dampak corona. Seharusnya pemerintah daerah juga mengambil kebijakan demikian," sebutnya.

Pedagang lain mengatakan, ketika pasar dikelola Dinas Pasar hingga era Bupati MP Tumanggor, kenyamanan sangat dirasakan masyarakat. Selain retribusi murah, pemerintah dinilai juga cukup dekat dengan pedagang.

"Kini dengan status perusahaan daerah, justru menyulitkan pedagang," ungkapnya.

Sementara Leonardus mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan ini.

"Kami harus bicara dengan pimpinan. Silahkan beraktivitas seperti biasa," imbuhnya.

(SSR/EAL)