Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, atau Jokowi, dalam Rapat Terbatas di Jakarta, Senin (19/10).

"Dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," kata Jokowi, dilansr dari Antara.

Disebutkan orang nomor satu di Indonesia tersebut, dengan penentuan, maka siapa yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas.

"Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," sebutnya.

Dalam Ratas tersebut Presiden juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi.

Dia tidak mau, komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.

(RZD)