"Perlindungan sosial yang paling tinggi karena memang program ini sudah ada sebelumnya walaupun ada beberapa penambahan," kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, dalam webinar Indef di Jakarta, dilansir dari Antata, Senin (23/11).

Ubaidi merinci alokasi anggaran untuk kesehatan, serapannya sudah mencapai Rp 37,81 triliun atau 38,4 persen dari pagu anggaran hasil realokasi mencapai Rp 97,26 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 193,07 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp 234,33 triliun.

Kemudian, alokasi untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah terserap Rp 35,33 triliun atau 53,6 persen dari pagu Rp 65,97 triliun, dukungan UMKM sudah terserap sebesar Rp 96,61 triliun atau 84,1 persen dari pagu Rp 114,81 triliun.

Selanjutnya, insentif dunia usaha tercapai Rp 44,29 triliun atau 36,7 persen dari pagu Rp 120,6 triliun dan pembiayaan korporasi baru mencapai Rp 2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp 62,2 triliun.

Ubaidi menjelaskan, sejak dikucurkan sekitar Juni atau semester I-2020, kemajuan penyerapan alokasi anggaran PEN itu mencapai 31,9 persen secara bulanan.

Beberapa program untuk mendukung sisi permintaan, lanjut dia, sudah terserap hampir 100 persen di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras dan kartu prakerja dalam kelompok perlindungan sosial.

Sementara itu, beberapa program dukungan dari sisi suplai mulai tersalur pada November 2020 seperti subsidi bantuan gaji termin kedua.

Beberapa program yang realisasinya masih rendah atau dibawah 35 persen yakni subsidi gaji guru honorer yang baru mencapai Rp 0,54 triliun dari pagu Rp 2,94 triliun atau baru 18 persen kepada sasaran 300 ribu orang.

Selain itu, subsidi kuota program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru mencapai Rp 1,88 triliun atau 34 persen dari pagu Rp 5,5 triliun dengan sasaran total mencapai 48,6 juta penerima.

"Mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah terdisburse secara maksimal," katanya.

(RZD)