Segmen 5 Debat Pilkada Sergai, Pertanyaan Soekirman-Ryan Dijawab Lugas Darma Wijaya

Segmen 5 Debat Pilkada Sergai, Pertanyaan Soekirman-Ryan Dijawab Lugas Darma Wijaya
Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Pada debat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) 2020 tahap III, tepatnya pada segmen kelima dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi Sergai dalam persaingan global, Soekirman memberikan pertanyaan.

Di hadapan para panelis, moderator kala itu mempersilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Saat itu, Tengku Ryan Novendra memberikan pertanyaan soal pengelolaan APBD.

Ryan menilai dengan APBD yang hanya sekitar Rp 1,4 triliun per tahun, dan masa waktu kepemimpinan yang hanya 3,5 hingga 4 tahun tidak mungkin bisa membuat infrastruktur jalan di Sergai mulus.

Namun semua itu dipatahkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sergai nomor urut 1, Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan. Darma menjelaskan semua itu dapat dilakukan jika pemimpinnya mau melakukannya.

“APBD Sergai itu kurang lebih Rp 1,6 Triliun dan masuk kategori sedang. Dalam mengelola anggaran dibutuhkan program prioritas, program kesehatan dan pendidikan itu wajib ada, namun perbaikan dan pembangunan infrastruktur menjadi perlu karena hal itu yang dibutuhkan masyarakat,” terangnya kepada Ryan, dalam debat di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Sabtu (5/12).

Pembangunan infrastruktur itu bisa dilakukan dengan cara memangkas anggaran yang tidak perlu. Salah satunya anggaran studi banding atau anggaran jalan-jalan. Anggaran itu dihapuskan dan dialihkan menjadi anggaran pembangunan infrastruktur jalan.

“Jika jalannya mulus, masyarakat akan senang, namun jika anggaran dibuat untuk jalan-jalan, maka pejabat baik di DPRD, Kepala OPD dan pejabat lainnya saja yang sanang. Saya lebih memilih dibenci pejabat tapi dicintai rakyat,” ungkapnya.

Selain itu juga akan menggabungkan atau merger beberapa OPD yang ada. Salah satunya Badan Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dengan Pemberdayaan Lingkungan.

“Jadi yang kita mau anggaran itu tidak dihamburkan, mana yang tidak perlu itu dipangkas. Fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Kuncinya hanya kemauan, jika pemimpinnya mau maka semua itu bisa dilakukan,” jelasnya.

(RZD)

Baca Juga

Rekomendasi