Pengamat sosial sekaligus mantan pengawas Polri era 2000-an, Bakhrul Khair Amal, mengatakan akibat insiden tersebut, masyarakat menjadi resah. Sebab di Kota Medan ada kawanan perampok yang beraksi menggunakan senjata api dan masih berkeliaran.

"Saya menilai, aksi perampokan tersebut tergolong sangat nekat, karena pelaku berani berhadapan di keramaian dan melakukan aksinya siang hari. Terlebih lagi pelaku menggunakan senjata api," kata Bakhrul, Kamis (2/9).

Seharusnya, lanjut Bahkrul, kepolisian bisa dengan cepat melakukan pengejaran. Sebab barang bukti dan kronologi secara terang benderang terbuka di lokasi.

"Mulai dari peluru yang tertinggal, CCTV yang ada di lokasi, keterangan para warga dan beberapa fakta lainnya," ucap Bahkrul.

Namun sampai saat ini polisi belum dapat meringkus para pelaku. Sehingga kata Bahkrul, publik berasumsi adanya keterlibatan oknum aparat dalam perampokan toko emas itu.

"Karena pencuri itu pakai senjata, tentu kita bisa duga kuat itu adalah oknum aparat. Karena sumber senjata itukan dari penegak hukum," ujarnya.

"Secara fakta alat-alat senjata itukan punya aparat. Sumber senjatanya dari mana. Selongsong yang ada itu bisa menjadi alat bukti, jadi sebenarnya banyak yang bisa disimpulkan dari dugaan sementara," ungkapnya.

Selain itu, Bahkrul menyebut bahwa penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan terkesan sangat lambat. Hal ini bisa dilihat berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, ada rentetan pencurian yang terjadi di wilayah Medan dan belum terungkap.

Misalnya kasus di Jalan KL Yos Sudarso, Medan Labuhan pada April 2018 silam dan kasus perampokan di Indomaret Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat.

"Maka yang menjadi persoalan, perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolrestabes Medan terhadap Kapolri sebagai pimpinan tertinggi," tegasnya.

Untuk itu, Bakhrul menilai, kinerja Polrestabes Medan diragukan dapat memberikan keamanan kepada masyarakat Kota Medan.

"Seharusnya negara hadir memberikan keamanan dan kenyamanan tentang kekerasan dan pelanggaran hukum yang nyata dan fakta. Jadi, Kapolri dan Kapolda Sumut harus turun tangan menyelesaikan persoalan penegakan hukum ini," pungkasnya.

(JW/EAL)