"Kebijakan Bobby justru mematikan pencarian para jukir yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut," kata Koordinator Aksi, Dedi Harvi Syahril.

Para pengunjuk rasa juga meminta Bobby untuk membuat kebijakan dengan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan membuat kebijakan yang membunuh masyarakat sendiri.

"Kalau tak sanggup menjadi Wali Kota, mundur. Nggak perlu dia, masyarakat milih dia karena rasa, bukan karena kemampuan," ucap Dedi.

Selain itu, Dedi membantah pernyataan Wali Kota Medan yang mengatakan banyak terjadi kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir.

"Tidak mungkin setoran dari tukang parkir terpotong, itu langsung disetorkan. Kalau kata Wali Kota ada kebocoran, itu di kantor mereka, bukan di lapangan. Setoran kita terlambat, besok harus bayar double," sambungnya.

Selama ini, kata Dedi, pendapatan jukir di Medan sangat memprihatinkan. Apalagi para jukir semakin terintimidasi dengan kehadiran pihak ketiga semakin yang akan memutuskan mereka tidak bekerja lagi di situ.

"Nggak usah saya sebut namanya (pengelola), wali kota tahu itu, ini ada deal-deal yang nggak benar. 22 titik, apakah masuk Jalan Surabaya yang parkirnya lebih banyak, Jalan Sutomo, kenapa? Itu punya bos-bos yang nggak boleh di ganggu. Kebocoran itu ada di Dishub," tutupnya.

(JW/CSP)