"Kami senang ketika mahasiswa datang menyampaikan aspirasi. Karena kami yakin, kalian lah orang yang kedepannya memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi, kami akan menyampaikan tuntutan kalian ke pusat untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, saat menemui mahasiswa, Kamis (21/10).

Mahasiswa menyuarakan aspirasi di depan Kantor DPRD Sumut berkaitan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonedia, Joko Widodo bersama Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Tuntutan mahasiswa ada 10 poin, yang berisikan tentang sejumlah persoalan yang mendesak untuk segera diatasi.

Pimpinan BEMSI Sumut, Muhammad Rizki Fadillah, meminta pemerintah untuk selalu peka atas penderitaan rakyat dan tidak hanya fokus soal pembangunan infrastruktur saja.

"Dalam momen refleksi dua tahun ini, kami melihat banyak ketimpangan, termasuk kemiskinan dan hutang semakin tinggi. Hal lainnya yaitu mengenai represifitas aparat hingga persoalan hak asasi manusia," kata Rizki usai berdialog dengan wakil rakyat.

Kata dia, ada 651 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri sejak Juli 2020-Mei 2021. 135 kasus diantaranya di Kepolisian Daerah, 399 dintingkat Kepolisian Resor (Polres) dan 117 di Polsek. Sementara itu, jumlah orang miskin di Indonesia tembus 27.54 juta pada Maret 2021 atau 10 persen dari populasi penduduk tanah air.

"Karena itu kita meminta Presiden peka melihat kondisi yang ada di masyarakat saat ini, terutama soal kesejahteraan," pinta Rizki.

Anggota DPRD Sumut lainnya, Gusmiyadi, mengaku sepakat dengan beberapa poin tuntutan massa aksi, terutama tentang kemiskinan dan demokrasi di Indonesia. Sehingga, ia juga akan terus mendorong pemerintah segera mengambil langkah-langkan yang komprehensif.

"Kita sepakat dengan demokrasi yang menurun dan kemiskinan bertambah. Namun sekarang, kita fokus pada pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Kita minta pemerintah memberikan bantuan kepada peternak dan juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena dengan begitu, kita harap ekonomi kita maju dan berkembang," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Berikut 10 Tuntutan Mahasiswa:

Meminta Jokowi-Amin memperhatikan kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, aman dari kekerasan seksual, serta tegakkan marwah akademik.

Percepat pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Cabut undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Minerba dan juga UU Cipta Kerja hingga turunannya.

Mendesak pemerintah supaya merevisi pasal-pasal dalam UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, berkomitmen, melindungi HAM. Lalu, hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jaminan kebebasan sipil.

Pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi. Hentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah.

Segera deklarasikan darurat iklim dan wujudkan reforma agraria sejati serta kami meminta supaya mengevaluasi total kabinet Indonesia maju.

(CSP/RZD)