"Saya minta Pemerintah Daerah harus segera bertindak, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yakni, tersedianya BBM yang sangat penting untuk menopang terlaksananya pelbagai aktifitas masyarakat. Dalam kaitannya, pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk menghadirkan kuota BBM di daerahnya terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Perpres nomor 191 2014," kata Cece, Kamis (11/11).

Kata dia, beredar isu bahwa jenis BBM tertentu hendak dihilangkan, sementara dilapisan masyarakat justru jenis tersebut sangat menjadi kebutuhan, disamping harganya paling murah juga semua mengetahui dampak dari wabah covid 19 bagi masyarakat. "Apabila benar informasi yang berkembang dimasyarakat tentang hendak dihapusnya jenis BBM premium dan solar, maka saya mengusulkan agar pemerintahan daerah membuat protes secara resmi kepada pihak produsen (Pertamina)," tegasnya.

"Namun, apabila informasi tersebut ternyata salah maka sebaiknya pihak Pertamina segera menjawab dengan mempercepat distribusi BBM tersebut ke daerah-daerah khususnya Deliserdang yang sudah kosong selama lebih kurang 2 bulan," tambanya.

DPRD Deliserdang, sebagai perwakilan rakyat di Kabupaten Deliserdang, dirinya mendorong untuk pemanggilan pihak Pertamina. "Saya juga meminta agar DPRD segera memanggil pihak Pertamina sebagai penyedia BBM dan distributor yang bertanggungjawab di wilayah Deliserdang serta Pemerintah Daerah yang berkaitan untuk mengadakan rapat dengan segera menyikapi hal tersebut," pungkasnya.

(KAH/CSP)