Aksi ini merupakan puncak kekesalan warga atas sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Solar yang diklaim sudah terjadi selama sebulan terakhir. Dalam orasinya, emak-emak ini membentangkan spanduk bernada protes keras: “Usir Penyuling, Kami Tidak Terima Minyak Kami Dibawa Keluar Dolok Masihul."

Orator aksi, Nurhayati Simamarta dan Rubiatun, membeberkan bahwa warga mencium adanya gelagat tidak beres di balik kosongnya tangki BBM di SPBU tersebut. Mereka menduga ada oknum tertentu yang sengaja mengalirkan pasokan minyak ke luar wilayah Dolok Masihul demi keuntungan pribadi.

“Sudah satu bulan terakhir Pertalite dan Solar sulit didapatkan di SPBU ini. Kami menduga ada penyulingan atau distribusi minyak yang dibawa keluar daerah,” cecar Nurhayati di sela-sela aksi.

Kecurigaan emak-emak ini bukan tanpa alasan. Nurhayati menambahkan, warga berulang kali memergoki adanya kendaraan asing dari luar wilayah yang diduga mengangkut BBM dalam jumlah besar dari SPBU tersebut.

"Akibatnya, masyarakat setempat harus mengantre panjang bahkan sering tidak kebagian, sementara kebutuhan kami sendiri belum terpenuhi. Ini jelas mengganggu mobilitas dan mata pencaharian kami sehari-hari," ketusnya.

Merespons tudingan miring tersebut, Humas SPBU Dolok Masihul, Alfandi Zuhri, langsung angkat bicara dan membantah keras isu adanya "penyelundupan" atau penyaluran BBM ke luar daerah. Menurutnya, masalah utama bukan karena kesengajaan, melainkan berkurangnya kuota pengiriman dari pusat.

“BBM bukan tidak ada atau langka. Pasokan tetap diantar setiap hari, tetapi jumlah yang diterima memang tidak sesuai dengan permintaan kami. Misalnya, kami minta dikirim 16 ton, namun yang datang hanya 8 ton,” bela Alfandi.

Mendengar penjelasan tersebut, pihak kepolisian dari Sektor Dolok Masihul langsung turun tangan memediasi kedua belah pihak di lokasi. Setelah mendapatkan penjelasan dan difasilitasi untuk berdialog dengan manajemen SPBU, massa emak-emak akhirnya sepakat membubarkan diri dengan tertib.

Meskipun bubar, warga melalui orator Rubiatun menegaskan agar pemerintah daerah dan Pertamina segera turun tangan melakukan audit lapangan. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi jika dalam waktu dekat kuota Pertalite dan Solar di kecamatan mereka tidak kembali normal.

(BAH/RZD)