“UMSU sangat bersyukur karena bisa menjalin kerja sama Pemprov Sumut yang diharapkan bisa memberikan manfaat dan kebaikan, baik dari sisi kelembagaan maupun masyarakat,” kata Rektor UMSU, Prof Agussani, Minggu (2/1).

Dijelaskan dia, penandatanganan naskah nota kesepahaman kerja sama ini melalui proses dan tahapan, sebelum akhirnya Pemprov Sumut membuka ruang untuk bekerja sama UMSU. Selain dilakukan upaya penjajakan, diskusi, juga telah dilaksanakan kegiatan yang melibatkan dosen UMSU pada pelaksanaan program Pemprov Sumut, hanya saja belum ada payung hukumnya.

“Dengan ditandatanaganinya naskah MoU ini, maka keterlibatan UMSU dalam pelaksanaan program di Pemprov Sumut yang dilakukan melalui individu dosen, maupun unit kerja menjadi memiliki payung hukum yang kuat,” katanya.

Rektor UMSU, Agussani, juga menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan bagian wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, kegiatan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sulit dilakukan tanpa bermitra dengan pemerintah atau pihak lain.

Selanjutnya, dia berharap kerja sama tersebut bisa segera diimplementasikan langsung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

“Gubernur sebagai pembuat kebijakan diharapkan mengimplementasikan ke OPD, agar akademisi bisa berperan dalam pembangunan,” ujarnya.

Kerja sama UMSU juga dilakukan dengan beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumut untuk program yang sama, yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Penandatangan naskah MoU dilakukan secara langsung oleh Rektor UMSU Prof Agussani, dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan.

Hadir dalam penandatanganan MoU Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah, Afifi Lubis, Wakil Rektor II, Prof Akrim, Wakil Rektor III, Prof Rudianto, Staff Ahli Rektor UMSU, R Sabrina, dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumut serta para akademisi.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, pada penandatanganan kerja sama mengatakan, pembangunan di suatu daerah membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk para akademisi. Peran para akademisi yang memiliki keahlian beragam sangat diperlukan dalam pembangunan daerah.

“Peran akademisi ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan, agar Sumut lebih baik ke depan. Ada berbagai masalah yang bisa diselesaikan dengan meminta pendapat akademisi,” kata Edy.

Nota kesepahaman yang diteken tersebut tentang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dan pertimbangan akademis pada pembangunan daerah Sumut.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan antara lain pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, seminar publikasi, penerbitan lokakarya, pengelolaan SDM, pengkajian studi kelayakan dan lainnya.

“Sinergi kita perlukan untuk membangun Sumut ini, tidak bisa hanya satu pihak saja,” kata Edy.

(RZD)