Menanggapi deklarasi tersebut, Partai Gerindra menyebutnya sebagai bentuk aspirasi yang diatur konstitusional.

"Kami tidak tahu siapa mereka yang mendeklarasikan Prabowo-Jokowi tersebut. Tapi kami tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi karena itu hak mereka secara konstitusional," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, dilansir dari detikcom, Minggu (16/1).

Habiburokhman menuturkan partainya belum mengambil sikap dan menentukan siapa pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Dia menyebut Gerindra harus mencermati dinamika politik yang terjadi menjelang 2024.

"Kami belum bisa menentukan sikap soal calon wakil Presiden yang mendampingi Pak Prabowo 2024. Secara resmi penentuan sikap kemungkinan baru bisa dilakukan jelang 2024 karena kami harus mencermati dinamika politik yang terjadi," tuturnya.

Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan Gerindra memilih fokus memaksimalkan kinerja Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Dia yakin, jika kinerja Prabowo di pemerintahan baik, tidak sulit bagi Prabowo untuk menang dalam Pilpres mendatang.

"Saat ini kami lebih memilih untuk maksimalkan kerja Pak Prabowo sebagai Menhan, kalau beliau sukses jalankan tugas insyaallah tidak sulit untuk menang 2024," imbuhnya.

Sebelumnya, deklarasi itu disampaikan Sekber Prabowo-Jokowi melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/1).

Mereka ingin Prabowo-Jokowi melanjutkan pembangunan Indonesia.

"Mendorong Prabowo Subianto calon presiden dan Joko Widodo calon wakil presiden sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," demikian bunyi deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi lewat keterangan tertulis.

(EAL)