“Saya kira tingkat kepuasan ini demikian tinggi karena publik menilai Pak Jokowi konsisten dan berani mengambil keputusan-keputusan populis untuk rakyat secara cepat dan tepat," kata Barita, Rabu (23/2).

Kata dia, kebijakan penegakan hukum terutama oleh Kejaksaan dalam kasus mega korupsi, misalnya Asabri dan Jiwasraya dinilai publik tidak main-main dan berani menuntut maksimal, bahkan hukuman mati yang monumental dalam sejarah penegakan hukum atas kasus korupsi.

Barita secara khusus memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dalam kinerjanya yang dinilai turut serta menaikkan status kepuasan publik atas pemerintahan Jokowi– Maaruf atas survei yang dilakukan Litbang Kompas beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan itu, kata Barita, untuk kasus-kasus kecil yang dialami rakyat kecil diterapkan Restorative Justice, sehingga publik menilai sebagai adanya akses keadilan untuk rakyat kecil. Secara objektif bagi Pemerintah ini suatu indikasi kuat seluruh kebijakan pak Jokowi terimplementasi dengan baik, tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut dipertahankan atau ditingkatkan. Bagi publik ini menunjukkan bahwa publik merasakan hadirnya negara menjawab kebutuhan riel dan adanya kepastian penegakan hukum oleh Kejaksaan yang berkeadilan.

Secara objektif menilai kepuasan publik di bidang hukum meningkat erat kaitannya tentu adalah kinerja Kejaksaan di bawah Jaksa Agung, Burhanuddin yang berhasil meyakinkan publik penegakan hukum berjalan dengan baik.

“Kepuasan publik terhadap penegakan hukum salah satunya adalah kinerja Kejaksaan Agung RI. Pasalnya, kinerja Kejaksaan menunjukkan kinerja yang postif, khususnya dalam 2 hal yang saya sebutkan tadi yaitu Pemberantasan Korupsi dan Restorative Justice,” tegas Barita.

Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei pada akhir Januari 2022 terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai titik paling baik.

Berdasarkan survei itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen). Kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen) serta politik dan hukum (77,6 persen).

(HERS/CSP)