Ratusan massa aksi dari Kelompok Cipayung mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat (Analisadaily/Cristison Sondang Pane)
Analisadaily.com, Medan - Ratusan massa aksi dari Kelompok Cipayung mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk kanaikan harga bahan bakar minyak dan menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Irwan Maranata Siregar, mengaskan, kebijakan pemerintah sangat tidak berpihak, apalagi dalam kondisi sulit sekarang Pemerintah justru menaikkan harga BBM.
"Itu tidak pro rakyat. Selain tuntutan ini, kami juga menolak kenaikan harga sembako dan juga meminta Presiden mengkaji ulang pemindahan Ibu Kota Negara," tegas Irwan dari atas mobil komando saat unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Rabu (13/4).
Kelompok Cipayung Plus yang berunjuk rasa diikuti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, PC HIMMAH Kota Medan, dan KAMMI Medan.
Massa aksi ditemui Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting (Analisadaily.com/Christison Sondang Pane)
Tidak lama setelah orasi bergantian, massa aksi ditemui Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Pada kesempatan itu, ia sepakat dengan semua tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan akan segera menyampaikannya ke Pemerintah Pusat.
"Apa yang kawan-kawan sampaikan saya rasakan. Apa yang kalian ingin kami juga menginginkannya. Kami anggota DPRD Sumut mendukung semua aspirasi mahasiswa," ucap Baskami saat menerima ratusan pengunjuk rasa, sembari membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan terkait sejumlah tuntutan mahasiswa untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Hingga saat ini, massa masih terus berorasi dan mendapat penjagaan dari personel Kepolisian, termasuk Polisi wanita (Polwan) yang berdiri di depan pagar kantor DPRD Sumatera Utara.
(CSP/RZD)
