Pantauan, Jumat (9/9) dari sejumlah SPBU di Kabupaten Padanglawas (Palas) kendaraan antre untuk mendapatkan BBM bersubsidi, terutama para tukang becak.

Puli Parisan Lubis, Anggota DPRD Palas dari PKS menolak keras kebijakan pemerintah atas kenaikan BBM Bersubsidi karena berdampak langsung ke masyarakat.

Bahkan diperkirakan bila situasi ini berkepanjangan, akan memperuncing masalah, menambah penderitaan rakyat. Harga-harga kebutuhan semakin naik dan tidak sebanding dengan BLT yang diberikan pemerintah.

"Apabila pemerintah tetap bertahan dengan kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini, bukan tidak mungkin akan mendorong semakin tingginya angka kemiskinan," kata Puli Parisan.

Puli berharap pemerintah agar mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya pemerintah meningkatkan pengawasan BBM bersubsidi yang lebih ketat.

Seperti Kabupaten Palas, pemerintah setempat lebih ketat melakukan pengawasan terhadap SPBU dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Apalagi mengingat di daerah ini banyak beroperasi perusahaan perkebunan besar.

Kadis Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Palas, Gozali akan bekerja sama Polres Palas dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU yang beroperasi di Palas.

Sehingga, mulai 1 Oktober 2022 ini akan efektif berlaku pelarangan SPBU menjual BBM bersubsidi sembarangan. Dan bagi SPBU yang menjual BBM bersubsidi secara ilegal bisa dipidana.

(ATS/RZD)