Adapun 2 aspirasi dari Sumut yang akan disampaikan dalam Rapimnas PD yakni mengusulkan PD terus konsisten menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Aspirasi selanjutnya membuat badan penanggulan masyarakat kurang mampu di bawah komando Presiden, tidak lagi di bawah Kementerian Sosial.

Lokot menyampaikan, 2 aspirasi tersebut sangat penting difokuskan pada tahun ini, karena kenaikan harga BBM bertolak belakang dengan turunnya harga minyak dunia, dan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan serta masyarakat baru menata ulang ekonominya pascadilanda pandemi Covid-19.

"Mengenai badan penanggulangan masyarakat prasejahtera ini penting dilakukan, karena pasca-Covid-19 dan kenaikan harga BBM, serta ikut menaikkan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat semakin kesulitan," katanya, Jumat (16/9).

Kemudian, ada beragam subsidi yang seharusnya diterima masyarakat prasejahtera agar bisa lebih tepat sasaran. Hal lainnya, pada masa Covid-19 banyak ditemui kabar tentang masyarakat yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini akibat pertumbuhan ekonomi yang minus dan hingga kini belum pulih sepenuhnya.

"Saya mendengar banyak masukkan dari para driver ojek online, pengemudi becak motor, pedagang kaki lima, buruh harian lepas dan mahasiswa. Jadi dua hal inilah yang perlu kami sampaikan dalam Rapimnas PD tahun 2022 ini," katanya.

Lebih lanjut, Lokot juga mengatakan, masyarakat prasejahtera itu tak hanya di wilayah kabupaten, melainkan di perkotaan juga banyak ditemukan, salah satunya di Kota Medan. Sehingga, perlu ada terobosan baru yang dilakukan oleh PD dalam pengentasan masyarakat prasejahtera ini.

"Saya bersama-sama dengan 33 DPC kabupaten kota serta anggota DPRD se-Sumut sudah sepakat membawa dua aspirasi tersebut untuk disampaikan dalam Rapimnas ini," ucapnya.

(JW/RZD)