Foto yang disediakan oleh pemerintah Korea Utara ini menunjukkan peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua Hwasong-18 pada 13 April 2023 di lokasi yang dirahasiakan. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)
Analisadaily.com, Seoul - Posisi Korea Utara sebagai negara senjata nuklir akan tetap tak terbantahkan dan akan "melanjutkan tindakan yang sah" sampai ancaman militer dari Amerika Serikat dan sekutunya dihilangkan.
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik AS dan Negara G7. Para menteri luar negeri Kelompok Tujuh mengecam uji coba Korea Utara pada 13 April atas apa yang dikatakan Pyongyang sebagai rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat dan mendesak denuklirisasi pada akhir pertemuan mereka di Jepang pada Selasa pekan lalu.
Ketegangan telah berkobar dalam beberapa pekan terakhir ketika negara itu meningkatkan kegiatan militer, dan mengancam tindakan "yang lebih praktis dan ofensif" ketika pasukan AS dan Korea Selatan melakukan latihan militer musim semi tahunan.
Korea Utara telah bereaksi keras terhadap latihan itu, menyebutnya sebagai latihan untuk "perang nuklir habis-habisan".
Dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Jumat (21/4), Choe mengatakan status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir adalah "final dan tidak dapat diubah", dan akan tetap menjadi "kenyataan yang tak terbantahkan" bahkan jika Washington dan pihak lain di Barat menyangkalnya.
Pengembangan senjata nuklir Pyongyang hanya dimaksudkan untuk menjaga dari ancaman AS, mendesak Washington untuk menghentikan "kebijakan permusuhan" terhadap Korea Utara untuk memastikan keamanannya sendiri.
"Ini adalah ide anakronistik jika Anda berpikir bahwa hanya Washington yang memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan serangan nuklir," kata dia seperti dikutip KCNA.
"Selama kami memiliki kekuatan untuk membalas ancaman nuklir AS, kami tidak akan pernah mencari pengakuan atau persetujuan dari siapa pun," tuturnya.
Choe menuduh negara-negara G7 secara ilegal mencampuri urusan dalam negeri Korea Utara dengan menuntut denuklirisasi, mengatakan Pyongyang akan mengambil tindakan keras jika mereka berusaha melanggar kedaulatan dan kepentingan fundamentalnya.
"Kami akan melanjutkan semua tindakan sah yang diberikan kepada negara berdaulat mana pun sampai ancaman militer dari AS dan pasukan musuh sekutunya benar-benar dihilangkan, dan lingkungan bermusuhan yang menghambat keberadaan dan pembangunan independen kami pada dasarnya berakhir," tambah Choe.
(CSP)
