Pertemuan itu digelar di Sipirok, Jumat (5/5). Dalam kesempatan itu Dolly menekankan, agar proses perhitungan hasil nilai ganti rugi tanaman dapat dikoordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian.

"Untuk permasalahan lahan yang diklaim kepemilikannya oleh beberapa pihak, serta permasalah tanah adat, dapat berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapsel," tegasnya.

Surveyor Indonesia, KJPP Dasa'at, Yudistira dan rekan mengakui adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam perkembangan pelaksanaan proyek survei ROW jalur Sutet PLTA Batangtoru.

"Sejumlah kendala itu seperti klaim terhadap kepemilikan lahan dari beberapa pihak, serta permasalahan tanah adat yang belum mencapai kesepakatan," katanya.

Proses pelaksanaan dilakukan mulai dengan penerbitan izin survei, sosialisasi kepada masyarakat, inventarisasi lahan, identifikasi lahan, pengumuman hasil inventarisasi, masa sanggah kepemilikan lahan.

Selanjutnya, pengurusan izin penunjukan Lembaga KJPP oleh Dirjen Ketenagalistrikan.

"Saat ini masih menunggu untuk dilakukannya proses sosialisasi penetapan harga yang telah dinilai oleh KJPP," ungkapnya.

Selain itu, juga menyampaikan proses dan bentuk penilaian yang dilakukan dari sejak survei harga pasar sampai dengan perhitungan formula penilaian.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hamdan Zen, Kadis Pertanian, Bismark Muaratua, dan Plt. Kadis PMPTSP Fahrizal Islami Ritonga.

(HIH/RZD)