Rapat ini akan diikuti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provsu, Balitbang Provsu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu, PT Waskita Karya KSO dan lainnya.

Sebelumnya, Kamis (26/10), dua anggota DPRD Sumut Dodi Thaher dari Fraksi Partai Golkar dan Harun Mustafa Nasution dari Fraksi Gerindra bersilaturahmi sekaligus melaksanakan pengumpulan data guna melihat perkembangan perusahaan jasa konstruksi lokal yang berhimpun di asosiasi di bawah Kadin Sumut.

Dalam pertemuan yang diawali makan siang bersama itu, kedua anggota dewan itu disambut Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara bersama Wakil Ketua Bidang Infrastruktur yang diwakili Syamsudin Waruwu alias Ucok Kardon, Ketua Gapeksindo Sumut Ericson Lumbantobing, Sekretaris Taskforce Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan, Ketua Gapeksindo Medan Excel Aditya Korua Lumbantobing yang juga bacaleg Partai Solidatitas Indonesia (PSI) Kota Medan, anggota komunitas Era Gapeksindo yaitu Josh Fareira Pangaribuan Jimmy Simbolon, Ahuat Tan, Frans Butarbutar dan Boni Lumbangaol.

Dalam pertemuan itu, Kadin mengeluhkan kepada para wakil rakyat Sumut ini kalau keberadaan mereka selama ini diabaikan Pemprovsu, khususnya terkait proyek pembangunan di Sumut, salah satunya proyek infrastruktur tahun jamak (multiyears) senilai Rp 2,7 triliun.

"Kami di Kadin juga telah menerima aduan dan keluhan dari para asosiasi jasa konstruksi.Termasuk nasib jelek yang dialami para pengusaha daerah ini terus berlanjut hingga kini, maka kami mengimbau Pemprovsu agar kemajuan yang ada jangan di tutup-tutupi sehingga ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita," ujar Syamsudin, mewakili Firsal sembari menyampaikan rasa kepercayaannya kepada Komisi D DPRD Sumut dan akan menampung seluruh aspirasi mereka.

Dia membenarkan, pihaknya memberi data pada DPRD Sumut, khususnya Dhody Thaher dan rombongan. Dijelaskannya betapa kontraktor lokal selama ini sangat dimarjinalkan dengan proyek tahun jamak pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

"Kami ini kontraktor yang bayar pajak dan hidup di Sumut tapi tidak diberdayakan hingga morat-marit begini. Artinya, kami tetap berkontribusi untuk pembangunan Sumut," katanya.

Sementara, Ketua Gapeksindo Erickson Lumbantobing mengrkritisi laporan Pemprovsu mengenai pengerjaannya. Menurutnya, realisasi pembangunan proyek tahun jamak itu baru mencapai 56,89 persen per 27 Agustus 2023. Total panjang ruas jalan dan jembatan yang dikerjakan sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer se-Sumut.

"Data pada kami, para kontraktor, tidak seperti itu. Itulah yang kami sampaikan pada DPRD SU,” tegasnya.

Sedangkan Sekretaris Taskforce Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan memastikan pihaknya ingin proyek tersebut tidak dilanjutkan. "Minimal ada evaluasi menyeluruh agar tidak ada hal yang terkategori dirugikan," usulnya.

"Kami berharap, RDP di DPRD Sumut yang digagas Komisi D menyertakan kami para pekerja konstruksi lokal untuk mendudukkan persoalan secar utuh dalam upaya memperoleh solusi yang memihak masyarakat Sumut,” tambahnya.

Sebelumnya anggota DPRD Sumut Dhody Thaher mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data lapangan terkait pengerjaan proyek "multiyears" tersebut.

"Ini untuk menyimpulkan dan memberi masukan kepada eksekutif, apakah (proyek-red) dilanjutkan atau bagaimana, menjelang berakhirnya kontrak," papar politisi Partai Golkar tersebut.

Dia mengatakan sudah bertemu pelaku usaha dan pakar konstruksi di Sumut termasuk beberapa asosiasi yang terverifikasi di Kementerian PUPR. "Kita juga sudah ke Kadin sebagai rumah bersama pengusaha," ujarnya bersama Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution.

(GAS/RZD)