Dalam sosialisasi hasil SBH 2022, Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin menyampaikan, ada penambahan 3 daerah sebagai survei biaya hidup dan digunakan pada 2024.

"Ketiga daerah yang dijadikan SBH atau daftar IHK Sumut, itu semuanya berstatus kabupaten. Tiga daerah ini resmi digunakan sebagai laporan inflasi Sumut untuk Januari 2024," kata Hasan dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung BPS Sumut, Jalan Asrama, Kota Medan, Selasa (30/1).

Dijelaskannya, 3 kabupaten itu adalah Deliserdang, Labuhanbatu, dan Karo. Kegiatan SBH merupakan satu kesatuan rangkaian selama 4 tahun, yaitu kegiatan persiapan pada 2021, pelaksanaan lapangan pada 2022, pengolahan dan sosialisasi hasil pada 2023.

“Adapun penggunaan hasil untuk penghitungan IHK pada 2024,” jelasnya.

Diterangkan Hasan, 3 kabupaten itu melengkapi 5 kota yang sebelumnya sudah dijadikan IHK, yakni Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli.

“Tiga kabupaten itu dipilih karena dinilai mewakili daerah lain di sekitarnya dalam menggambarkan geliat ekonomi di daerah pedesaan, setelah selama ini menggambarkan perkotaan,” terangnya.

Dengan masuknya 3 kabupaten ke IHK, perhitungan inflasi di Sumut akan lebih semakin menggambarkan kondisi inflasi atau deflasi di Sumut. 3 kabupaten di Sumut yang masuk dalam daftar SBH terbaru itu menjadi bagian dari kabupaten tambahan secara nasional.

“Tujuan dilakukannya SBH, untuk menjaga kualitas data, maka BPS secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang untuk setiap IHK. Serta mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi dan rumah tangga,” Hasan menuturkan.

Untuk diketahui, kebaruan yang dicapai dari SBH 2022 adalah, mengenai Cakupan Wilayah 90 Kabupaten/Kota pada 2018 menjadi 150 Kabupaten/Kota pada 2022 yang mencakup wilayah urban dan rural.

“Ada 60 kabupaten tambahan secara nasional atau di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh provinsi,” sebut Hasan.

Kemudian paket komoditas, pada 2018 komoditas sebanyak 835 menjadi 847 komoditas pada 2022, dengan memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas.

Rinciannya, pada 2018 untuk makanan 33,68%, onmakanan 66,32%. Pada 2022 untuk makanan 38,04% dan nonmakanan: 61,96%. Sedangkan cakupan sampel pasa 2018 sebanyak 141.600 rumah tangga menjadi 240.000 rumah tangga pada 2022.

Mengenai Komposisi Nilai Konsumsi Digital Economy dilakukan pencacahan terhadap beberapa komoditas dari pasar online (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Surabaya).

(RZD)