Rakor MPW dan MPD Kanwil Kemenkumham Sumut Hadirkan 4 Narasumber

Rakor MPW dan MPD Kanwil Kemenkumham Sumut Hadirkan 4 Narasumber
Rakor MPW dan MPD Kanwil Kemenkumham Sumut Hadirkan 4 Narasumber (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Parapat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD), di Grand Tamaro, Parapat.

Kegiatan dengan tema “Peningkatan Kualitas MPW dan MPDN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Notaris” ini dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut Alex Cosmas Pinem, Rabu (6/3).

Selanjutnya pada hari kedua, Kamis (7/3), kegiatan rakor diisi dengan pemaparan materi oleh empat orang narasumber.

Penyampaian materi pertama secara virtual melalui Zoom oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Dora Hanura tentang Optimalisasi Penerapan PMPJ dan singkronisasi Data Notaris antara Ditjen AHU, Kantor Wilayah dan MPD.

Dilanjutkan penyampaian materi kedua yang juga secara virtual oleh perwakilan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Dr. Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum. tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat & Temuan Serta Fakta Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Notaris.

Penyampaian materi ketiga oleh Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Utara, Dr. Suprayitno, SH., M.Kn, tentang Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyampaian materi keempat dan terakhir oleh Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara Irmansyah Batubara, SH., Sp.N tentang Mekanisme Pemeriksaan Notaris oleh MPDN terhadap Laporan dari masyarakat dan Tata Cara Pemeriksaan MPWN terhadap Hasil Rekomendasi MPDN.

Selesai pemaparan materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari tiap 11 MPD di Sumatera Utara mengenai pelaksanaan tugas tahun 2023 dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tusi untuk menjadi rekomendasi ke Ditjen AHU.

Secara umum pelaksanaan tugas di tahun 2023 sudah baik, dengan tingkat Kepatuhan Notaris dalam Penginputan laporan Bulanan ke Aplikasi Sipoltak lumayan baik dan MPD juga telah berperan aktif melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Untuk rekomendasi secara umum yaitu dukungan sarana dan prasarana khususnya peningkatan anggaran untuk mendukung kinerja MPD.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Subbidang AHU Surya Darma, dengan peserta berasal dari anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Provinsi Sumatera dan unsur akademisi.

(REL/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi