Hal tersebut diungkapkan KP, seorang warga, kepada Media. Di mana dirinya mendapat informasi dari pelaksana proyek pemagaran bahwa pihak Kecamatan Percut Seituan dan dinas terkait akan kembali melangsungkan rapat koordinasi pada Rabu (13/3) semalam dalam agenda kembali pemagaran.

Namun nyatanya, belum ada informasi sesuai janji Satpol-PP Deliserdang dalam hal rapat koordinasi yang menyebut mengundang semua pihak yang terkait.

"Nyatanya rapat yang disebut akan dilangsungkan semalam, namun ternyata tidak ada. Harusnya kalau itu telah dilaksanakan ada penjelasan kenapa batal atau sudah dilaksanakan," sebutnya.

Lanjut KP, saat ini pelaksana Proyek dan warga mendapat janji manis bahwa akan dilakukan rapat pada Senin (18/3) mendatang.

"Kita juga sudah muak. Kalau lah memang serius membangun bersama kan gak harus seperti ini. Rapat-rapat yang tak jelas hasil dan agendanya," ungkap KP.

Dalam hal ini, sambung KP, Dinas PU jangan coba-coba bermain dalam hal pelaksanaan pemagaran Pasar Gambir. Di mana proyek tersebut merupakan program pemerintah untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Pasar Gambir yang telah memakan korban. Mengingat Addendum akan berakhir pada 20 Maret mendatang.

"Di sini sudah jelas siapa yang tak mau berbuat. Saya kasihan dengan pelaksana bulak balik ia mau membangun pemagaran namun mendapat penolakan dari PKL yang semestinya itu tanggung jawab Satpol-PP Deliserdang. Bentuk pengamanan dan penertiban ini kan harus dari dinas dan pihak kepolisian. Ini nyatanya 12 instansi yang disebut melaksanakan rakor pada ke mana?" sebut KP.

Untuk itu, KP berharap, sesuai informasi yang diterimanya bahwa Senin mendatang akan dilaksanakan rakor kembali, itu harus benar-benar tuntas dan ada kelanjutan yang pasti seperti tanggal dan bulan.

"Di mana tidak terjadinya pemagaran pada 6 Maret yang lalu jelas tidak kesalahan para pelaksana. Tapi kesalahan ada di dinas terkait," ucapnya.

"Kalau pun Senin mendatang mau dibuat rapat koordinasi ini harus jelas. Baik secara admistrasi maupun dokumentasi. Sehingga publik bisa menilai dinas-dinas mana yang tak mau bekerja," pungkasnya.

(JW/RZD)