Faisal Hasrimy mengikuti jalannya zoom meeting didampingi Asisten Ekbangsos, Inspektur dan beberapa kepala dinas serta kepala bagian Pemkab Langkat.

Dalam zoom meeting tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyoroti 214 Kabupaten/kota yang tidak melakukan upaya konkret penanganan inflasi.

Keenam upaya konkret penanganan inflasi diantaranya operasi pasar murah, sidak pasatz kerjasama dengan penghasil komiditi, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan transportasi dari ABPD.

Dalam rapat tersebut dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir yang menjelaskan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-3 pada Bulan Maret 2024 dan menjelang Idulfitri di April 2024.

"Makanan dan pakaian menjadi andil tingginya inflasi pada bulan Ramadan ini dan menjelang Idufitri, sedangkan komoditi lain yang berpotensi mengalami inflasi menjelang Idulfitri minyak goreng, daging ayam ras, telur dan bawang putih," ujar Tomsi, Senin (25/3).

Bahkan Tomsi juga menjelaskan kelompok transportasi selalu mengalami inflasi pada momentum Ramadan dan IdufFitri.

"Baik angkutan udara, laut maupun darat, semuanya mengalami kenaikan," ungkapnya.

Sedangkan indeks perubahan harga (IPH) pada minggu ke-3 bulan Maret 2024 ini tergolong stabil dan ini mengalami peningkatan dari bulan lalu. Untuk Sumatera Utara, Kabupaten Padanglawas dan Nias Utara mengalami IPH dengan perubahan 5,57 dan 5,01 % komoditas cabai, beras, daging sapi.

Sementara Pj Bupati Langkat, M Faisal Hasrimy, usai mengikuti rapat tersebut mengungkapkan, Pemkab Langkat telah melakukan upaya-upaya penanganan inflasi sesuai arahan pemerintah pusat.

"Alhamdulillah Kabupaten Langkat tidak termasuk kedalam 214 Kabupaten/kota tersebut dan kedepannya kami akan lebih baik lagi serta memaksimalkan lagi dalam penanganan Inflasi," ujar Faisal.

(HPG/RZD)