Pengaduan mulai dari persoalan guru ASN yang diperbantukan (DPK) ke sekolah swasta yang telah ditiadakan, fasilitas praktek di SMK yang masih minim dan tertinggal hingga gaji tambahan penghasilan pegawai (TPP) ke-13 dan 14 yang tak kunjung cair.

“Ini sekarang sudah zamannya mobil listrik, tapi di SMK kami, jangankan mobil listrik, mobil utuh yang biasa saja susah didapat untuk keperluan praktik,” ujar P Nababan, Guru SMKN 2 Tanjung Balai.

Nababan juga mengungkapkan, guru-guru di Sumatera Utara belum mendapatkan TPP ke-13 dan 14 hingga saat ini. Namun untuk provinsi lain berdasarkan informasi yang diperolehnya sudah dicairkan.

Hal yang sama juga diungkapkan Butarbutar guru SMKN 2 Tebingtinggi, yang menyampaikan bahwa mereka belum menerimanya.

Rudi Sihite salah seorang guru SMK dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berharap Sofyan Tan dapat membawa aspirasi guru-guru di daerah untuk kembali mengaktifkan guru DPK pada sekolah swasta. Karena banyak sekolah swasta yang membutuhkannya.

Dia juga berharap guru yang memiliki keahlian ganda diberi kesempatan mengajar mata pelajaran lain di luar keahliannya yang utama.

Mendapat banyak masukan dan pengaduan, dr Sofyan Tan menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan para guru SMK yang berasal dari 11 provinsi.

Terkait TPP ke-13 dan 14, dia meminta agar datanya disampaikan terperinci termasuk persoalan proses pencairannya agar hal tersebut dapat dipertanyakan dalam rapat di DPR.

“Sampaikan nanti detailnya agar saya tanyakan di rapat,” ujarnya.

Soal guru DPK, Sofyan Tan setuju diaktifkan namun hanya khusus untuk sekolah swasta yang kurang mapan. Karena dia memahami jika masih banyak sekolah swasta yang butuh guru DPK.

Dia juga setuju bagi guru yang punya keahlian ganda dapat mengajar pelajaran lain selama memang guru tersebut benar ahli di bidang yang lain.

“Ini solusi sebenarnya untuk mengantisipasi kekurangan guru keahlian, selain itu juga untuk menambah pendapatan guru,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait fasilitas praktek pada sekolah vokasi diakuinya masih banyak kendala keterbatasan sarana dan prasarana praktek. Komisi X DPR RI sudah banyak membuat terobosan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun mungkin belum menjangkau keseluruhannya.

Sebenarnya, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah oleh kepala daerah masing-masing dengan melibatkan pihak swasta, tanpa harus berharap dari APBN dan APBD.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan mengatakan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta penambahan pendapatan para guru. Agar profesi guru tidak lagi menjadi pilihan terakhir.

“Yang diperlukan saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dan penambahan isi kantong guru. Bukan perubahan-perubahan kebijakan karena adanya perubahan kementerian,” ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BBPPMVP BBL Drs Rasoki Lubis MPd, Kepala Bagian Tata Usaha Dr Siti Anom MPd dan peserta 240 guru SMK dari 11 provinsi.

Rasoki Lubis dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Sofysn Tan sebagai tokoh pendidikan yang mampu memotivasi para guru untuk meningkatkan kemampuannya serta memberikan inspirasi di dunia pendidikan.

(RZD)