Pasalnya, diduga ikut deklarasi mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan wakil Bupati, yakni paslon nomor urut 1.

Hal itu disampaikan Ketua LMPP Paluta Afrizal Harahap kepada wartawan, Rabu (25/9).

"Dengan kejadian tersebut, pihak LMPP dalam waktu dekat akan melaporkan ke pihak Bawaslu serta pihak aparat terkait, atas dugaan keterlibatan oknum perangkat desa di Paluta tersebut," tegas Afrizal Harahap.

Padahal, lanjut Afrizal, sesuai dengan aturan UU Pilkada, perangkat Desa, Kepala Desa, ASN, pejabat Pemerintah serta aparat TNI/Polri tidak dibenarkan terlibat politik praktis dalam mendukung salah satu paslon di Pilkada.

Maka apa yang terjadi di Paluta ini sangat kita sesalkan, dan ini bisa memicu ketidak kondusifan Pilkada Paluta jika hal ini terus terjadi.

“Oleh karena itu, kami meminta pada Pj Bupati Paluta supaya bertindak sedini mungkin. Apalagi jauh hari Pj Bupati Paluta sudah mengintruksikan ASN, pejabat hingga perangkat desa dan Kepala Desa se-Kabupaten Paluta netral dalam Pilkada ini,” sebutnya.

"Dengan kejadian ini, beberapa oknum perangkat desa dan pejabat di Paluta diduga ikut deklarasi pada paslon tertentu bisa mencoreng nama baik pemerintahan Paluta karena dianggap tidak netral," tambahnya.

Bahkan ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan bisa juga menimbulkan ketidak kondusif di Pilkada.

"Jangan karena ulah oknum tertentu slogan kampanye damai yang sudah ditandatangani para Paslon nomor urut 1, 2 dan 3, di Kantor KPU kemarin, terciderai oleh ulah oknum tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya viral foto di Media Sosial salah satu perangkat desa diduga deklarasikan dukungan kepada salah satu paslon Bupati Paluta.

Diduga terlibat dalam salah satu kegiatan deklarasi dukungan calon bupati paluta kepada pasangan nomor urut 1 dengan tegline "Horas".

Dalam keterangan gambar yang awak media terlihat dengan jelas salah satu oknum perangkat Desa Huta Baringin, Kecamatan Simangambat inisial DI begitu juga oknum ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisal GM.

(KAH/RZD)