Dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Wakil Rektor III USU, Prof Dr Eng Himsar Ambarita tersebut, Eddy memaparkan disertasinya dihadapan tim promotor yang terdiri dari Prof Dr Iskandar Zulkarnain, Prof Dr Drs Humaizi dan Prof Dr Dra Dewi Kurniawati serta para penguji luar komisi yakni Prof Dr Suwardi Lubis, Prof Dra Lusiana Adriani Lubis dan Prof Dr Dadang Rahmat Hidayat. Hadir juga sebagai tamu undangan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dan para kerabat Eddy.

Secara garis besar, Eddy yang sejak tahun tahun 98 ini berkecimpung di dunia jurnalistik ini menjelaskan, bahwa penelitiannya berkaitan erat dengan banjirnya informasi di tengah gempuran dunia digital saat ini. Fenomena yang terjadi belakangan ini, banjirnya informasi yang beredar terutama melalui platform media sosial sangat mempengaruhi citra bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

“Secara khusus pada objek yang saya teliti yakni pada Institusi Kepolisian RI, bahwa citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Diantaranya tidak mendapat respon atas pengaduan yang mereka sampaikan,” kata Eddy mengawali pemaparannya.

Eddy menambahkan, citra negatif akibat pengalaman buruk masyarakat saat berurusan dengan polisi ini juga menjadi bertambah besar lewat dua peristiwa yang terjadi di tubuh institusi kepolisian yakni berkaitan dengan dua perwira tinggi Polri yakni kasus Ferdy Sambo dan juga kasus narkoba Teddy Minahasa.

“Meskipun peristiwa-peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh beberapa oknum, namun derasnya arus informasi mengenai peristiwa itu membuat masyarakat meng-generalisir kejahatan tersebut secara institusi,” ujarnya.

Dalam konteks komunikasi, hal ini menurut Eddy dapat memperburuk citra Polri jika tidak ditemukan metode yang tepat untuk meluruskan informasi sekaligus memperbaiki citra mereka. Dalam hal inilah, Eddy menemukan satu sistem kebaharuan informasi atau Novelty dalam hal perbaikan pola komunikasi guna mereduksi citra negatif yang semakin massif terbangun. Eddy menyebutkan, dalam hal ini Polri tidak cukup hanya melakukan langkah-langkah framing media, gerakan sosial digital dan konstruksi narasi publik. Namun, jauh lebih dalam ia menemukan bahwa kebutuhan saat ini adalah bagaimana Polri secara institusi dituntut mampu memberikan respon tekanan tagar melalui strategi komunikasi dan manajemen citra secara bersamaan.

“Kebaharuan atau Novelty ini saya beri istilah dengan model PRISM (Publik Response Integrated Strategic Managemen Image Recover) Polri,” ungkapnya.

PRISM Polri tersebut menurut penelitian Eddy terdiri dari 8 langkah strategis yakni indentifikasi awal yakni memantau aktivitas tagar di media, kemudian melakukan klasifikasi isu dimana isu dikelompokkan berdasarkan segmen politik, sosial dan lainnya; analisis konteks dengan menilai konteks sosial, narasi dominan dan aktor kunci dibalik penyebaran tagar untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat; respons terintegrasi dengan menyusun konten klarifikasi berbasis data sesai gaya bahasa publik; kolaborasi lintas lembaga dengan melibatkan kementerian atau lembaga lain di luar Polri; dialog publik dengan membuka ruang partisipasi publik seperti diskusi daring, polling dll; evaluasi berkala dampak komunikasi terhadap opini publik menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif atas data media sosial; dan dokumentasi dan adaptasi dengan mencatat seluruh respon, strategi dan hasil dalam database institusi utnuk menjadi acuan dalam penanganan isu serupa di masa mendatang.

“Yang terpenting dari semua ini adalah lini divisi humas sebagai yang terdepan mulai dari Mabes, Polda hingga ke tingkat Polsek. Keseragaman gerak dalam menerapkan ini akan menentukan keberhasilan dalam membangun komunikasi untuk merestrukturisasi citra positif Polri,” pungkasnya.

Usai menyampaikan disertasinya, Eddy dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude oleh pimpinan sidang terbuka.

(RZD/RZD)