Menurut Salman, Gubernur Sumatera Utara perlu meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan seluruh stakeholder terkait, terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di sepanjang pantai timur Sumatera, mulai dari Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu hingga Labuhanbatu Selatan.

“Daerah-daerah di sepanjang pantai timur Sumatera ini selama ini disinyalir menjadi salah satu pintu masuk peredaran narkoba dari luar negeri. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, BNN, instansi terkait, hingga masyarakat,” ujar Salman kepada wartawan di Medan, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan narkoba saat ini sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil reses yang dilaksanakannya beberapa waktu lalu, isu narkoba menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat.

“Hampir di setiap titik reses, masyarakat menyampaikan keresahannya terkait maraknya penyalahgunaan narkoba. Ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba sudah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terukur,” katanya.

Salman juga mengingatkan bahwa narkoba kerap menjadi akar dari berbagai persoalan sosial dan gangguan keamanan lainnya.

“Penyalahgunaan narkoba sering kali menjadi pangkal munculnya berbagai tindak kriminal dan gangguan ketertiban masyarakat, mulai dari kenakalan remaja, pencurian, begal, hingga tawuran yang semakin meresahkan dan bahkan menimbulkan korban. Karena itu, upaya pemberantasan narkoba sesungguhnya juga merupakan upaya menjaga keamanan dan masa depan generasi muda kita,” tegasnya.

Politisi PKS tersebut mendorong agar langkah pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan dilakukan secara simultan. Selain memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan menjadi jalur masuk narkoba, edukasi kepada masyarakat dan pembinaan generasi muda juga harus menjadi perhatian utama.

“Ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau BNN semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bergerak bersama agar Sumatera Utara tidak semakin terjerumus dalam darurat narkoba,” pungkas Salman.

Menurut Salman, sebagai kepala Forkopimda Gubernur dan Kepala Daerah terutama di sepanjang pantai timur Sumatera Utara bertanggungbjawab menghentikan laju masuknya narkoba melalui jalur tersebut ke Sumatera Utara.