Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, SE, menegaskan kesiapan pihaknya untuk merealisasikan amanah tersebut demi menyetarakan pondok pesantren dengan institusi pendidikan lainnya.

"Kami siap menjalankan amanah ini untuk memastikan pesantren mendapatkan payung hukum yang kuat dan setara dengan sekolah lainnya. Saat ini, kajian akademis terkait Perda ini sedang dikerjakan oleh pakar dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)," ujar Zeira kepada wartawan, Kamis (12/12).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, didampingi anggota H. Ashari Tambunan. Pertemuan itu juga dihadiri oleh anggota Fraksi PKB DPRD Sumut lainnya, yakni Munir Ritonga dan dr. Dewi Fitriani.

Zeira mengungkapkan, Perda Pesantren sangat dibutuhkan oleh para pengelola dan pengajar di pondok pesantren agar legalitas dan fasilitasnya setara dengan institusi pendidikan formal lainnya.

"Kami berharap Perda ini bisa disahkan pada tahun 2025 setelah proses kajian selesai," tambah Zeira.

Selain pembahasan Perda Pesantren, kunjungan ini juga membahas isu lain, termasuk validasi dan sinkronisasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta upaya meningkatkan kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana.

"Kami juga membicarakan pengadaan alat keselamatan seperti speed boat dan baju pelampung untuk kabupaten/kota di Sumut. Ini penting mengingat minimnya peralatan evakuasi dalam penanganan bencana, seperti banjir dan tanah longsor," kata Zeira.

Tidak hanya bertemu Fraksi PKB DPRD Sumut, rombongan Komisi VIII DPR RI juga mengunjungi kantor DPW PKB Sumut.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang menyampaikan program-program khusus Komisi VIII kepada para kader PKB agar keluhan masyarakat terkait bantuan sosial dapat ditangani dengan lebih baik.

Fraksi PKB DPRD Sumut menunjukkan komitmen penuh untuk menjalankan berbagai program yang diinisiasi Komisi VIII, termasuk Perda Pesantren, demi kemajuan masyarakat dan dunia pendidikan di Sumatera Utara.

(NAI/RZD)