Dalam kegiatan rapat koordinasi itu, Bobby Afif Nasution mengatakan, tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun.

"Untuk periode 2025, Pemerintah Provsu juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menerangkan, ini sudah dianggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, Pemprovsu akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kabupaten/kota harus bekerjasama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Kata Bobby, total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 dengan periode 2023-2024-2025, sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98 persen.

"Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20 persen provinsi, 80 persen daerah. Nah yang 80 persen itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25 persen dari DBH, kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20 persen anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita," tegas Bobby.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Bupati Asahan mengatakan, langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dirinya berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya.

"Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan," kata Taufik.

Dirinya juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus membantu Pemerintah Provsu dalam setiap programnya.

"Kami siap membantu Pemerintah Provsu mensukseskan visi dan misinya," tegas Taufik.

(ARI/RZD)