"(terkait Raja Ampat) Langkah-langkah cepat yang dilakukan Menteri ESDM yang juga Ketum kami di Partai Golkar Bapakk Bahlil Lahadalia patut kita acungi jempol. Dan ini jadi inspirasi bagi pejabat lain pada umumnya dan kami kader Golkar khususnya untuk gerak cepat dalam penyelesaian isu tengah masyarakat," kata Irham Buana Nasution kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025 di gedung dewan.

Irham yang juga Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Golkar Sumut itu menilai Bahlil melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo. Yakni turun langsung ke lokasi disebut terdampak kerusakan lingkungan dan kawasan geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kemudian, dari hasil peninjauan langsung tersebut diperoleh hasil bahwa Pulau Gag dan Pulau Piaynemo di Raja Ampat bukan termasuk kawasan geopark. Dan tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.

"Dan hasil tersebut dilaporkan Pak Bahlil langsung kepada Presiden Prabowo dengan memaparkan kondisi dan peta terkini di pulau dimaksud," urai Irham yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan tersebut.

Karena tidak ditemukannya pencemaran lingkungan sebagaimana yang tersebar di media sosial, Irham mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Apalagi sampai menghakimi seseorang sehingga mencoreng nama baik seseorang.

"Namun saya yakin bahwa masyarakat kita selalu bijak dalam menyaring informasi yang beredar di medsos. Karena memang kita sama-sama ingin bahwa negara ini maju dan sejahtera sehingga tetap bijak dalam menyikapi adudomba," ungkap Irham.

Irham juga menggarisbawahi bahwa izin tambang di Raja Ampat tersebut dikeluarkan bukan di era Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Maka apa yang dilakukan Bahlil dalam penanganan Raja Ampat merupakan bentuk tanggungjawab Bahlil dalam mengentaskan info yang tidak benar di masyarakat.

Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tetap beroperasi adalah PT GAG Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.

Sebelumnya diketahui Menteri Bahlil dalam keterangan persnya memperlihatkan video pantauan udara di Pulau GAG. Bahlil menilai bahwa kondisi pulau tersebut tidak tercemar dan PT GAG Nikel sebagai satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di pulau tersebut telah menjalankan usaha sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Saat mengunjungi Pulau GAG, Bahlil juga bertemu dengan sejumlah warga setempat yang mendiami pulau tersebut dengan total mencapai 700 orang dari 300 kepala keluarga (KK).

Dari luasan 13.136 hektare Pulau Gag, Bahlil menjelaskan bahwa perusahaan tambang PT GAG Nikel hanya membuka operasi tambang di pulau itu seluas 260 hektare, dan 130 hektare di antaranya telah dilakukan reklamasi.

Berdasarkan aspirasi dari tokoh masyarakat setempat, serta pemerintah daerah, Pemerintah pun melakukan pencabutan terhadap empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT GAG Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.

(JW/RZD)