Dugaan Penimbunan Bantuan Banjir di Tapteng Disorot DPRD, Aparat Diminta Bertindak Tegas (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Tapanuli Tengah — Dugaan penimbunan bantuan logistik bagi korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menuai sorotan serius dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan sejumlah bahan pangan dan sandang yang diduga tidak disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak.
Dalam keterangannya, Senin (20/4/2026), Rahmansyah juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Herman Hulu, atas temuan di lapangan. Ia menegaskan bahwa perbedaan latar belakang politik tidak menjadi penghalang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ini bukan soal partai, ini soal kemanusiaan. Kita harus mengesampingkan ego demi masyarakat yang sedang kesulitan,” tegasnya.
Temuan tersebut mencakup penimbunan beras dan bahan pangan lain seperti susu, roti, serta mi instan yang dilaporkan mendekati masa kedaluwarsa. Selain itu, ditemukan pula bantuan sandang seperti tikar dan perlengkapan bayi yang tidak tersalurkan. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah kesulitan warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Huta Nabolon, Kecamatan Tukka, yang masih kekurangan kebutuhan dasar.
Rahmansyah menduga adanya unsur kesengajaan dalam penumpukan bantuan tersebut. Ia mengungkapkan adanya informasi bahwa sebagian bantuan baru didistribusikan setelah kasus ini mencuat ke publik.
“Atas temuan ini, kami meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk segera turun tangan, melakukan penyelidikan, dan memastikan apakah ada unsur pidana di dalamnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola posko bantuan, baik secara moral maupun hukum. Menurutnya, kejadian ini tidak boleh dianggap sepele, terlebih pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius terhadap penanganan bencana di wilayah tersebut.
Rahmansyah turut mengingatkan agar seluruh pihak tidak mempolitisasi persoalan ini. Ia menegaskan bahwa fokus utama harus tetap pada kepentingan masyarakat dan penegakan kebenaran.
“Kita harus jujur melihat ini sebagai masalah. Kesalahan tetaplah kesalahan dan tidak bisa dibenarkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk Bupati Masinton Pasaribu, untuk memastikan seluruh jajaran bekerja maksimal dalam pemulihan pascabencana, serta menjamin distribusi bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Rahmansyah memastikan bahwa temuan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut untuk dibahas secara resmi sesuai mekanisme yang berlaku.
(NAI/NAI)
