Pelayanan yang jelas, responsif, dapat diandalkan, serta didukung oleh fasilitas yang memadai dapat memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Analisadaily/ilustrasi)
Analisadaily.com, Medan - Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini menjadi perhatian dalam penelitian berjudul Building Public Trust through Public Service Quality and Budget Transparency in Local Government: Empirical Evidence from Medan City yang dilakukan oleh Susilo Gultom dan Ahmad Albar Tanjung dari Universitas Sumatera Utara.
Penelitian tersebut menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik dan transparansi anggaran terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah di Kota Medan. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 150 responden masyarakat Kota Medan yang pernah mengakses layanan publik pemerintah daerah.
Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan publik diukur melalui lima indikator, yaitu keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik pelayanan. Sementara itu, transparansi anggaran diukur melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses, kejelasan penggunaan anggaran, publikasi realisasi anggaran, dan akuntabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan yang jelas, responsif, dapat diandalkan, serta didukung oleh fasilitas yang memadai dapat memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, transparansi anggaran juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Artinya, semakin terbuka dan mudah diakses informasi anggaran oleh publik, semakin besar peluang masyarakat untuk memahami arah kebijakan dan penggunaan sumber daya publik.
Penelitian ini mencatat bahwa kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang sedikit lebih dominan dalam membentuk kepercayaan masyarakat dibandingkan transparansi anggaran. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat lebih sering menilai kinerja pemerintah melalui pengalaman langsung saat mengurus layanan administrasi, perizinan, layanan kesehatan, bantuan sosial, maupun layanan publik lainnya.
Berdasarkan hasil deskriptif penelitian, kualitas pelayanan publik memperoleh penilaian dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 3,78. Kepercayaan masyarakat juga berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 3,74. Sementara itu, transparansi anggaran memperoleh nilai rata-rata 3,61, yang juga termasuk kategori baik, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dua variabel lainnya.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memberikan penilaian positif terhadap pelayanan publik, namun akses terhadap informasi anggaran masih dapat terus ditingkatkan. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya berarti tersedianya dokumen anggaran, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan transparansi anggaran secara bersama-sama mampu menjelaskan 60,7 persen variasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, kedua faktor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik.
Dari sisi pelayanan, indikator jaminan memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pengetahuan, kredibilitas, dan sikap petugas pelayanan sebagai aspek penting dalam membentuk kepercayaan. Namun, indikator empati memperoleh nilai lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, sehingga aspek perhatian terhadap kebutuhan khusus masyarakat masih perlu diperkuat.
Pada aspek transparansi anggaran, indikator keterbukaan informasi memperoleh nilai tertinggi. Sementara itu, kemudahan akses menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi anggaran mungkin telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mudah ditemukan, dipahami, atau digunakan oleh masyarakat luas.
Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kecepatan layanan, penguatan kompetensi petugas, serta pelayanan yang lebih ramah dan inklusif. Pelayanan yang baik dinilai tidak hanya mempercepat urusan administrasi masyarakat, tetapi juga membangun rasa percaya terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat transparansi anggaran dengan menyajikan informasi dalam format yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Informasi anggaran dapat disampaikan melalui ringkasan publik, infografis, dashboard digital, media sosial resmi, maupun laporan berkala yang dapat diakses masyarakat.
Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman pelayanan yang konsisten dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran. Kombinasi antara pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi anggaran yang baik dinilai dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan dipercaya masyarakat.
(DEL)
