Harapan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. Sulaiman Harahap, SH, M.SP saat menerima audiensi jajaran pengurus FPRB Sumut yang dipimpin Prof. Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, MM di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (6/5).
Pertemuan yang berlangsung akrab itu turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si, Kabid IV BPBD Robert, serta staf BPBD Sahrul. Pada kesempatan tersebut, Prof. Bahdin Nur Tanjung menyerahkan statuta FPRB Sumut kepada Sekdaprov sebagai bentuk legalitas dan kesiapan forum menjalankan perannya di tengah masyarakat.
Sulaiman Harahap mengatakan, Sumatera Utara memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari pegunungan, kawasan pantai, sungai hingga daerah rawan longsor, sehingga memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Kondisi itu membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat.
Menurutnya, FPRB Sumut diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan budaya sadar bencana melalui sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan.
"Peran forum ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana. Semakin siap masyarakat, maka risiko dan dampak bencana dapat ditekan," ujarnya.
Ia juga berharap FPRB Sumut mampu memperkuat gerakan kolaborasi di berbagai kalangan, termasuk menyasar pelajar dan mahasiswa agar pemahaman mengenai mitigasi bencana dapat ditanamkan sejak dini.
Selain itu, Sekdaprov menegaskan Pemprov Sumut siap memberikan dukungan terhadap berbagai program FPRB Sumut yang sejalan dengan visi pembangunan daerah dan semangat "Kolaborasi Sejuta Aksi untuk Sumut Berkah".
Sementara itu, Ketua FPRB Sumut Prof. Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, MM menyampaikan bahwa kepengurusan FPRB Sumut periode 2025-2028 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/735/KPTS/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kepengurusan FPRB Sumut terdiri dari 30 orang yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, aktivis kebencanaan, pimpinan perguruan tinggi, unsur pemerintahan, perwakilan BUMN dan BUMD, kalangan pengusaha hingga media massa.
"Walaupun belum dilantik secara resmi, FPRB Sumut sudah mulai menjalankan berbagai kegiatan dan kajian untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi persoalan kebencanaan," katanya.
Bahdin juga mengungkapkan bahwa pengukuhan pengurus yang semula dijadwalkan pada November atau Desember 2025 sempat tertunda akibat terjadinya bencana di sejumlah wilayah Sumut.
Di sisi lain, Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menambahkan, pihaknya selama ini terus menjalin sinergi dan koordinasi dengan FPRB Sumut dalam berbagai langkah pengurangan risiko bencana di daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

(NAI/NAI)