Yahdi Khoir Harahap (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di berbagai wilayah Sumatera Utara tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan infrastruktur kelistrikan. Atas kondisi tersebut, DPRD Sumatera Utara mendesak PT PLN agar bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang terus menanggung kerugian akibat gangguan layanan listrik yang berulang. Menurutnya, kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus penghormatan kepada pelanggan yang selama ini telah memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik.
“Saya berpendapat justru PLN harus memberikan kompensasi kepada masyarakat atas pemadaman berkali-kali yang terjadi dengan alasan sutet di Galang tumbang akibat angin kencang,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Senin (8/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik pasca terjadinya pemadaman. Bahkan, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui unggahan di media sosial mengaku turut merasakan kenaikan tagihan listrik yang menjadi perbincangan publik.
Bagi Yahdi, tumbangnya sejumlah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menyebabkan pemadaman massal bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem. Peristiwa itu dinilainya menjadi alarm penting bagi PLN untuk memperkuat sistem pemeliharaan dan mitigasi risiko terhadap infrastruktur vital kelistrikan.
“Bangunan SUTET seharusnya dirancang dengan memperhitungkan berbagai kondisi alam, termasuk kecepatan angin, curah hujan, dan potensi cuaca ekstrem. Karena itu, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Berbekal pengalaman panjang di bidang pemeliharaan industri saat bekerja di PT Inalum, Yahdi menilai perawatan berkala merupakan kunci utama menjaga keandalan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa inspeksi rutin dan pengawasan berkala menjadi standar yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Perawatan itu harus dilakukan secara berkala dan terukur. Jika sistem pemeliharaan berjalan optimal, maka risiko kerusakan akibat faktor alam dapat diminimalkan sejak dini,” katanya.
Meski menyampaikan kritik keras, Yahdi menegaskan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini bukan semata mencari kesalahan, melainkan mendorong PLN untuk melakukan pembenahan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat. Ia berharap kejadian pemadaman massal yang sempat melumpuhkan berbagai aktivitas tidak terulang di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D DPRD Sumut telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara pada pekan depan. Dalam forum tersebut, DPRD akan meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban terkait dampak yang dirasakan masyarakat.
“RDP akan kita laksanakan pekan depan. Kita ingin mengetahui secara jelas penyebab kejadian ini dan langkah konkret yang akan dilakukan PLN agar masyarakat tidak kembali dirugikan,” ujarnya.
DPRD Sumut berharap peristiwa ini menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan di Sumatera Utara. Dengan evaluasi yang transparan, perawatan infrastruktur yang lebih baik, serta komitmen pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, kepercayaan publik terhadap layanan kelistrikan diharapkan dapat semakin kuat.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, masyarakat Sumatera Utara menaruh harapan besar agar listrik sebagai kebutuhan dasar dapat tersedia secara andal, stabil, dan berkelanjutan demi mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pembangunan daerah yang terus berkembang.
(NAI/NAI)
