“Setahun lebih kepemimpinan Bupati, Vickner Sinaga, keran impor belum dibuka,” kata Henra.

Menurutnya, impor pejabat merupakan hal yang wajar sepanjang PNS dimaksud punya kompetensi.

“Yang penting dengan syarat punya kompetensi. Tidak asal impor,” sebut legislator Partai Solidartas Indonesia (PSI) itu.

Dia menyebut, di era kepala daerah sebelumnya, Deddy Situmorang mantan Kepala Dinas Kependdukan dan Catatan Sipil adalah hasil impor terbaik. Di era pejabat tersebut, semua layanan kependudukan cepat selesai. Rakyat bangga dan puas.

“Dinas Dukcapil di era Deddy Situmorang cukup mantap. Semua urusan cepat,” kata Henra.

Namun, impor lainnya mengecewakan. Biaya seleksi pejabat tinggi pratama seakan sia-sia. Faktanya, beberapa PNS impor dicopot.

Pemberdayaan potensi lokal memang sangat strategis. Namun juga harus dipertimbangkan terkait kemampuan. Jangan terkesan karbitan.

“Pengangkatan pejabat bukan soal impor atau lokal. Siapa yang memiliki kredibilitas, silahkan dipromosi,” beber Henra.

Anggota DPRD dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Juangga Silaban mendorong Vickner menempuh impor.

“Kalau melihat SDM Dairi yang ada sekarang, tak banyak yang menonjol. Kualitasnya biasa-biasa,” kata Juangga.

Sebaliknya, ASN handal telah pergi dan ada yang bersiap keluar. Leonard Sihotang pindah dan kini menjadi Inspektur Pemkab Pakpak Bharat dan Deddy Situmorang memilih pergi.

“Kabarnya, JR seorang PNS keluaran IPDN juga akan berangkat,” kata Juangga.

Juangga berpendapat, mutasi dan perombakan dimaksud merupakan kewenangan penuh Bupati. Seyogianya, dipilih figur yang bisa mendorong percepatan pembangunan. Jangan jadi beban.

“Kalau impor, mestinya lebih bagus dari PNS lokal. Harus punya nilai lebih,” Juangga menuturkan.

Diketahui, selain nama di atas, Roy Tumanggor mantan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) -- alumni IPDN juga memilih meniti karir di Kabupaten Pakpak Bharat. Pemuda nan ramah itu dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yon Hendrik mengatakan, hingga saat ini, ketersediaan PNS lokal masih cukup untuk mengisi berbagai posisi.

“SDM kita cukup,” ujar Hendrik.

Bila langkah impor ditempuh, mungkin ada pertimbangan khusus Bupati. Namun parameter impor itu perlu diperjelas. Kalau Bupati mengundang PNS dari luar daerah sementara yang bersangkutan benar-benar putra daerah, apa dianggap impor?

Hendrik membenarkan, khusus untuk job pejabat tinggi pratama, 1 meja lowong. Yakni Kadis Dukcapil. Untuk posisi eselon 3, ada beberapa belum terisi.

(SSR/RZD)